Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Herry Rudolf Nahak.

JAKARTA, harianpijar.com – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengatakan berdasarkan keterangan yang diungkapkan saksi ahli, barang bukti dan sudah dilakukan gelar perkara, membuktikan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tidak melakukan tindak pidana.

“Itu kan kita sudah periksa ahli. Ahlinya antara lain penyelenggara pemilu, kemudian ahli yang memahami tindak pidana pemilu termasuk pemeriksaan saksi-saksi, barang bukti yang kita kumpulkan,” kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Herry Rudolf Nahak, saat dikonfirmasi, Jumat 1 Juni 2018.

Menurut Herry Rudolf Nahak, setelah diperiksa beberapa saksi serta saksi ahli, lalu kepolisian juga mengumpulkan barang bukti, dan melakukan gelar perkara, terbukti PSI tidak melakukan tindak pidana pemilu.

“Setelah kita lakukan gelar perkara, kita kesimpulkan bahwa itu bukan atau tidak termasuk tindak pidana pemilu,” ucap Herry Rudolf Nahak.

Sementara diketahui, Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas kasus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu sudah dikeluarkan sejak kemarin, Kamis 31 Mei 2018 kemarin. Bahkan, PSI juga sudah menerima surat yang dilayangkan dari kepolisian itu.

Sedangkan, Bawaslu sebelumnya menyatakan materi iklan PSI yang dimuat di Harian Jawa Pos pada 23 April 2018, memenuhi unsur pelanggaran Pemilu. Bawaslu pun kemudian membuat laporan polisi ke Bareskrim Polri atas dugaan pelanggaran UU Pemilu oleh PSI.

Selanjutnya, setelah diterbitkannya SP3, PSI mengapresiasi keputusan Bareskrim Polri. Menurut Ketua Umum PSI Grace Natalie, SP3 ini membuktikan Polri telah bertindak secara profesionalisme dan penuh integritas.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bareskrim Polri yang telah menegakkan keadilan,” kata Grace Natalie saat konferensi pers, di kantor DPP PSI, Jakarta, Jumat 1 Juni 2018.

SUMBERRepublika
BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR