mahfud-MD
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD.

JAKARTA, harianpijar.com – Masyarakat dipersilakan mengajukan uji materi terkait Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang dinilai menuai beragam polemik.

Menurut Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Mahfud MD, dirinya tak ambil pusing soal adanya uji materi tentang Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Karena itu, dirinya mempersilakan masyarakat mengajukan uji materi jika menilai ada ketidakberesan dalam peraturan itu.

“Silakan ke Mahkamah Agung. Itu jalur yang betul kalau ada dugaan penyalanggunaan wewenang,” kata Mahfud MD saat dikonfirmasi, di kantornya di Jakarta, Kamis, 31 Mei 2018.

Lebih lanjut, ditegaskan Mahfud MD, dirinya juga mempersilakan masyarakat bertanya kepada Kementerian Keuangan yang berwenang mengatur hak keuangan yang diterima BPIP. Karena, pejabat BPIP tak ikut campur dalam penyusunan jumlah hak keuangan yang akan diterima.

“Kami kan tidak pernah buat dan usul,” tegas Mahfud MD.

Sementara, hak keuangan BPIP diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan fasilitas lainnya bagi pimpinan, pejabat, dan pegawai BPIP. Karena peraturan itu tidak merinci setiap hak keuangan tersebut, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42 Tahun 2018 menuai polemik.

Sedangkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, hak keuangan terdiri dari gaji pokok sebesar Rp 5 juta dan dana operasional Rp 13 juta serta ditambah tunjangan. Total hak keuangan untuk Ketua Dewan Pengarah BPIP sebesar mencapai Rp 112 juta per bulan dan anggotanya akan membawa pulang Rp 100 juta.

Selain itu, hak keuangan itu hingga kini belum dibayarkan pemerintah kepada pejabat BPIP. Bahkan, sejak didirikan 11 bulan lalu, Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) belum menerima hak keuangannya.

Sementara, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung agar peraturan presiden (Perpres) itu dibatalkan. Bahkan, MAKI menilai dewan pengarah atau penasehat BPIP bersifat sukarelawan. Karena itu, hak keuangan yang diberikan kepada mereka seharusnya bersifat kondisional. Tetapi, perhitungan ini berbeda dengan kepala hingga deputi BPIP yang merupakan jabatan fungsional sehingga harus diberi hak keuangan setiap bulan.

loading...