Anggota Ombudsman RI A.Alamsyah Saragih.

JAKARTA, harianpijar.com – Komisioner Ombudsman A.Alamsyah Saragih mengaku pihaknya telah menindaklanjuti laporan yang dibuat Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terhadap dua anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan dan Mohammad Afifudin. Bahkan, pihaknya telah membentuk tim untuk menanggani laporan tersebut.

“Senin kemarin dalam pleno sudah dinyatakan diterima, dan diteruskan ke tim yang akan menangani,” kata A. Alamsyah Saragih saat dikonfirmasi, Selasa 29 Mei 2018.

Menurut A.Alamsyah Saragih, pihaknya juga belum mengetahui apakah Bawaslu berpotensi melanggar atau tidak. Namun, pihaknya menyerahkan kepada tim yang memeriksa dan menunggu hasil.

“Belum tahu, tergantung hasil pemeriksaan oleh Tim nanti,” ucap A.Alamsyah Saragih.

Selanjutnya, ditegaskan A.Alamsyah, pihaknya juga belum dapat menilai apakah bukti yang diberikan PSI kuat sehingga Bawaslu di proses. Karena itu, pihaknya juga belum bisa memastikan kapan hasil pemeriksaan tim selesai.

“Saya belum boleh menilai, sepertinya bukan kasus yang kompleks. Nanti kita lihat,” tegas A.Alamsyah.

Seperti diketahui, Bawaslu menyerahkan berkas PSI ke Bareskrim pada 17 Mei 2018 setelah pembahasan bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), iklan PSI dianggap melanggar Pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemilu dengan ancaman pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.

Selain itu, mengacu pada Pasal 1 ayat 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, definisi kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan atau citra diri peserta pemilu. PSI dinilai melanggar karena mencantumkan logo PSI di Koran Jawa Pos edisi 23 April 2818.

Kemudian, Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri memproses kasus dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Penyidik telah memeriksa PSI dan masih melengkapi berkas perkara kasus tersebut.

Sementara, menurut Wakil Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Kombes Panca Putra mengatakan, kasus ini berdasarkan laporan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) disampaikan bahwa perkara tersebut tercatat sebagai tindak pidana pemilu. Karena itu, sesuai undang-undang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) memiliki waktu 14 hari untuk melimpahkan kasus tersebut ke kejaksaan.

“Kasih waktulah kita lengkapi dulu, sebagaimana diatur UU ada waktu 14 hari, kita akan maksimalkan menilai melengkapi alat bukti,” kata Panca Putra di Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis 24 Mei 2018.

Sedangkan, penyidik saat ini masih mendalami materi dugaan curi start kampanye yang dipasang di surat kabar Jawa Pos edisi 23 April 2018. Polisi akan memeriksa sejumlah saksi ahli, yakni ahli pidana, dan ahli bahasa. Kemudian, terkait pelanggaran pemilu, Bareskrim juga akan berkonsultasi pada DKPP.

Selanjutnya, Panca Putra juga mengatakan, pihaknya juga akan memeriksa pihak Jawa Pos sebagai saksi, mengingat Jawa Pos adalah media massa yang memuat iklan yang didugaan pelanggaran PSI. Bareskrim sendiri telah memeriksa PSI pada Selasa 23 Mei 2018 lalu. Namun demikian, dirinya belum bisa memastikan sejumlah tokoh yang bakal ditetapkan sebagai tersangka.

“Kita akan periksa saksi-saksi, terlapor itu nanti kita nilai statusnya sebagai tersangka apakah layak atau tidak,” kata Panca Putra.

Sementara, menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni usai menjalani pemeriksaan pada Selasa 22 Mei 2018 lalu, tetap membantah bahwa PSI berkampanye di Koran Jawa Pos. Lain itu, dirinya mendapat sekitar 25 pertanyaan dari penyidik Bareskrim dan salah satu materi yang ditanyakan adalah terkait adanya logo PSI dalam halaman koran tersebut.

Lebih lanjut, Raja Juli Antoni menegaskan, logo tersebut dibuat untuk menunjukkan PSI sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pengumuman polling kabinet versi PSI yang dimuat dalam media massa tersebut.

“Bagaimana mungkin sebuah pengumuman polling tidak ada tuannya. Tidak ada yg bertanggung jawab terhadap polling itu,” tegas Raja Juli Antoni.

Selanjutnya, dijelaskan Raja Juli Antoni, logo yang tercantum juga kurang dari 5 persen dari total halaman. Bahkan, dalam pengumuman polling kabinet versi PSI tersebu tidak ada nama politikus PSI.

“Tidak ada satupun dari nama cawapres maupun menteri itu yg juga jadi penggurus PSI,” jelas Raja Juli Antoni.

Sedangkan, terkait pelaporan Bawaslu ke Bareskrim Polri, sejumlah pengurus PSI melaporkan Ketua Bawaslu Abhan dan Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dengan dugaan pelanggaran etik keduanya.

Bahkan, PSI juga melaporkan kedua orang tersebut ke Ombudsman. PSI meminta Ombudsman merekomendasikan kepada Bawaslu agar mencabut laporannya di Bareskrim Polri.