Monas di malam hari.

JAKARTA, harianpijar.com – Majels Ulama Indonesia (MUI), Muhammadiyah dan Pengurus Besar Nahdlatul  Ulama (PBNU) memberikan kritikan terhadap rencana Pemprov DKI menggelar shalat tarawih akbar di Monas 26 Mei 2018 mendatang.

Menurut rencana, shalat tarawih akbar yang digagas Pemprov DKI itu akan dihadiri Gubernur Anies Baswedan dan Wagub Sandiaga Uno. Bahkan, menurut Sandiaga Uno shalat tarawih akbar tersebut, sudah dikonsultasikan dengan para ulama.

“Kan sudah sering juga dipakai untuk maulid, sudah sering juga dipakai untuk istigasah, jadi kita tentukan sama-sama,” kata Sandiaga Uno kepada wartawan usai meresmikan Intermediate Treatment Facility (ITF) Sunter, di Jakarta, Minggu 20 Mei 2018.

Seperti diketahui, rencana shalat tarawih akbar tersebut, awalnya mendapat kritikan dari Ketua Komisi Dakwah MUI Pusat Cholil Nafis.

“Saya berharap pemprov DKI mengurungkan niat tarawih di Monas. Cukuplah seperti maulid dan syiar keagamaan aja yang di lapangan. Tapi salat di lapangan sepertinya kurang elok sementara masih ada masjid besar sebelahnya yang bisa menampungnya. Ayo pemprov DKI lebih baik konsentrasi pada masalah pokok pemerintahannya yaitu mengatasi banjir dan macet yang tak ketulungan dan merugikan rakyat,” kata Cholil Nafis dalam pernyataan tertulisnya.

Sementara, menurut Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti, mempertanyakan rencana salat tarawih itu. Lain itu, shalat tarawih di Monas dikhawatirkan menimbulkan kesan politis.

“Salat tarawih di Monas bisa menimbulkan kesan politis. Dalam konteks luas dan jangka panjang, bisa menjadi preseden untuk kegiatan serupa oleh pemeluk agama lainnya,” kata Abdul Mu’ti kepada media, Sabtu 19 Mei 2018 malam.

Sedangkan, Pengurus Besar Nahdlatul  Ulama (PBNU) menyarankan agar shalat tarawih itu tak digelar di Monas. Lebih baik rencana itu dipindah ke Masjid Istiqlal.

“Jangan tinggalkan masjid dan berusaha mensyiarkan Islam di tempat lain. Mari kita makmurkan masjid dengan cara terhormat. Termasuk untuk shalat tarawih,” kata Ketua Tanfidziyah PBNU Robikin Emhas kepada wartawan, Minggu 20 Mei 2018.

Bahkan, menurut Ketum MUI Ma’ruf Amin, dirinya juga menyarankan agar rencana shalat tarawih itu dipindah ke Masjid Istiqlal. Lain itu, saran pemindahan itu bertujuan menghindari polemik.

“Ya di Istiqlal saja, saya pikir anu lah, biar tidak menimbulkan masalah, konflik,” kata Ma’ruf Amin kepada media, Minggu 20 Mei 2018.

Selanjutnya, Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya juga ternyata belum menerima surat pemberitahuan soal rencana shalat tarawih tersebut. “Belum ada surat pemberitahuan,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono kepada wartawan, Minggu 20 Mei 2018.

SUMBERdetik
BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR