sekjen-psi-raja-juli-antoni
Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni.

JAKARTA, harianpijar.com – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) merasa dizalimi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) karena hanya melaporkan PSI ke Bareskrim Polri.

Menurut Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni, dirinya meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berlaku adil dalam menindak partai pelanggar aturan pemilu. Karena, ada banyak partai politik yang melakukan dugaan pelanggaran pemilu.

Bahkan, Bawaslu telah menerima laporan pelanggaran kampanye di berbagai media yang dilakukan beberapa partai politik tersebut.

“Kami merasa dizalimi. Kok tidak ada tindak lanjut dari pelaporan itu (partai lain)? Sebagai partai baru, kami merasa dikerjai. Apakah karena kami partai baru? Apakah karena tak ada backing besar di belakang PSI, sehingga kami dilakukan seperti itu,” kata Raja Juli Antoni saat dikonfirmasi, di Kantor DPP PSI, Jakarta, Kamis, 17 Mei 2018.

Lebih lanjut, ditegaskan Raja Juli Antoni, dirinya meminta Bawaslu berlaku adil. Dirinya juga meminta Bawaslu tak diskriminatif dalam menindak partai politik. “Kalau PSI diproses, bagaimana dengan partai-partai lain?” tegas Raja Juli Antoni.

Selanjutnya, Raja Juli Antoni juga menjelaskan, dirinya merasa dizalimi Bawaslu karena dengan muncul nya pernyataan Bawaslu yang meminta dirinya dan Wakil Sekjen PSI Chandra Wiguna segera ditetapkan sebagai tersangka.

“Kami semakin yakin dengan penzaliman terhadap PSI, karena di press release Bawaslu Temuan Nomor 02/TM/PL/Rl/O0.00/lV/2018 pada hari ini, di alinea terakhirnya mengatakan “Kepolisian segera menetapkan Tersangka,” jelas Raja Juli Antoni.

Selain itu, dikatakan Raja Juli Antoni, dirinya juga menilai Bawaslu melanggar asas praduga tak bersalah. Bahkan, dirinya juga menduga PSI telah menjadi target dari pihak tertentu.

“Bawaslu pun sudah melakukan abuse of power, karena memerintahkan polisi untuk mentersangkakan pimpinan PSI,” ucap Raja Juli Antoni.

Sementara, Raja Juli Antoni juga menilai, laporan dugaan kampanye di luar jadwal itu janggal. Karena, pelapor dalam laporan itu adalah salah satu anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin.

“Iklan di Jawa Pos itu bukan pelaporan dari masyarakat melainkan anggota Bawaslu Afif. Pak Afif ada di Jakarta, koran Jawa Pos terbit di Jawa Timur. Prosesnya juga sangat cepat. Pada 23 April 2018 materi itu muncul di koran, beberapa hari kemudian Pak Afif melaporkan kami,” tandas mantan Direktur Eksekutif Maarif Institute ini.

loading...