presiden-jokowi
Presiden Joko Widodo (Jokowi).

TERNATE, harianpijar.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) disarankan agar tidak mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Antiterorisme. Karena, DPR RI tengah menyelesaikan revisi Rancangan Undang Undang (RUU) Nomor 15 tahun 2003 tentang Terorisme.

“Yang harus dilakukan Presiden adalah mengintensifkan komunikasi dengan pihak DPR RI agar mereka segera menyelesaikan revisi Undang-Undang Terorisme,” kata Pengamat hukum dari Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, King Faisal Soleman, di Ternate, Selasa 15 Mei 2018 dalam menanggapi wacana diterbitkannya Perppu Antiteroris.

Menurut King Faisal Soleman, peristiwa pengemboman di tiga gereja dan Mapolrestabes Surabaya, Jawa Timur yang mengakibatkan banyak korban tewas dan puluhan lainnya terluka menunjukan bahwa kelompok teroris semakin nekat dan berani dalam beraksi.

Namun, insiden tersebut langsung bisa diantisipasi aparat kepolisian dan sejauh ini tidak sampai menimbulkan kegentingan terhadap keamanan nasional, sehingga tidak mendasar kalau dijadikan alasan untuk mengeluarkan Perppu Undang-Undang Teroris.

Karena itu, dirinya berpendapat walaupun revisi Undang-Undang Teroris belum dituntaskan DPR RI, Undang-Undang Teroris yang ada sekarang sebenarnya masih cukup memadai bagi kepolisian, BNPT dan TNI untuk memaksimalkan penanganan teroris, termasuk dalam hal melakukan deteksi dini.

Kemudian, yang harus dibenahi adalah optimalisasi kerja sama dan kordinasi dari kepolisian, BNPT dan TNI serta pihak terkait lainnya dalam penanganan teroris.

“Karena selama ini belum berjalan dengan baik dan terkesan ada ego kewenangan,” ucap King Faisal Soleman yang juga Ketua forum group diskusi perkembangan teoris di Indonesia itu.

Lebih lanjut, ditegaskan King Faisal Soleman, menyinggung adanya keterlibatan TNI dalam penanganan teroris, dirinya sangat mendukung karena TNI memiliki banyak kelebihan yang dapat dimanfaatkan dalam penanganan teroris, baik dalam hal deteksi dini maupun penindakan.

“Teroris bukan hanya sebagai tindakan kriminal biasa, tetapi juga merupakan tindakan yang merongrong integrasi, keutuhan dan keamanan nasional, jadi TNI harus terlibat penuh dalam penanganannya,” tegas King Faisal Soleman.

Sementara, King Faisal Soleman juga mengatakan, gerakan separatis yang ada di Papua, seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM) jangan lagi dianggap sebagai kelompok sipil bersenjata, tetapi masuk sebagai teroris, karena tujuannya ingin merusak keutuhan NKRI.

SUMBERRepublika
BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR