Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva.

JAKARTA, harianpijar.com – Jika pembahasan revisi Rancangan Undang Undang (RUU) Nomor 15 tahun 2003 tentang Terorisme tidak kunjung selesai, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) bisa menjadi pilihan.

Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva, dirinya mendukung jika Presiden Joko Widodo (Jokowi)  menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Antiterorisme. Hal tersebut, jika pembahasan revisi RUU tentang Terorisme, tidak kunjung selesai.

Lebih lanjut, ditegaskan Hamdan Zoelva, rentetan tindak terorisme belakangan ini sudah cukup menjadi alasan untuk menerbitkan Perppu yang mensyaratkan kegentingan yang memaksa.

“Saya setuju kalau ini terlalu lama tidak diselesaikan oleh DPR, lebih baik presiden keluarkan perppu, karena ada alasan kegentingan,” tegas Hamdan Zoelva saat dikonfirmasi, di kawasan Menteng, Jakarta, Selasa 15 Mei 2018.

Selanjutnya, Hamdan Zoelva juga menjelaskan, berbagai aksi teror belakangan ini mengancam stabilitas nasional. Karena itu, dirinya menilai pemerintah harus segera bertindak tegas agar penanganan teroris cepat terselesaikan.

Bahkan, dirinya juga mengharapkan pemerintah dan DPR bisa mengambil langkah cepat untuk menangani terorisme. Namun, jika RUU Antiterorisme tidak kunjung selesai, dirinya mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera menerbitkan Perppu.

“Kalau saya, karena ini sudah maju ke DPR, sudah dibahas waktunya tinggal sedikit dari pada berisiko lanjutkan saja. Tapi kalau lama keluarkan Perppu,” tandas Hamdan Zoelva yang juga mantan wakil ketua Komisi II DPRitu.