wirantosekjen-partai
Menko Polhukam Wiranto bersama-sama Sekritaris Jenderal (Sekjen) partai pendukung Joko Widodo (Jokowi).

JAKARTA, harianpijar.com – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto bersama-sama Sekretaris Jenderal (Sekjen) partai pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi), sepakat soal Rancangan Undang-undang Antiterorisme (RUU Antiteroris) disahkan menjadi Undang-undang sebelum Lebaran.

“Ada kesepakatan RUU Tindak Pidana terorisme akan disahkan sebelum lebaran,” kata Raja Juli Antoni Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) saat dikonfirmasi, Selasa, 15 Mei 2018.

Sementara, pertemuan Sekretaris Jenderal (Sekjen) partai pendukung Joko Widodo (Jokowi) dengan Menko Polhukam Wiranto yang digelar kemarin untuk merespon bom yang terjadi di tiga gereja di Surabaya dan Sidoardjo.

Diketahui, bom bunuh diri meledak di tiga gereja di Surabaya, Jawa Timur pada Minggu pagi, 13 Mei 2018 selang sekitar tiga hingga lima menit. Bahkan, malam harinya bom bunuh diri terjadi di Rumah Susun Wonocolo, Sidoarjo.

Kemudian, pada Senin pagi, 14 Mei 2018, bom bunuh diri kembali terjadi di Mapolrestabes Surabaya.

Menurut Raja Juli Antoni, sikap PSI sama dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal RUU terorisme.”Bila tidak disahkan pada bulan Juni, maka Perppu adalah solusi terakhir,” ucap Raja Juli Antoni.

Sedangkan, menurut pengamat dan lembaga sipil meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menerbitkan Perpu Antiterorisme. Karena, dinilai pembahasan dan perbaikan regulasi pencegahan dan pemberantasan terorisme sudah hampir rampung dalam revisi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Panitia Khusus DPR.

“Hanya perlu disesuaikan sejumlah aturan yang selama ini menimbulkan kontroversi di masyrakat,” kata Ketua Badan Pengurus Setara Institute Hendardi kemarin.

Selain itu, dikatakan anggota DPR dan juga Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP Asrul Sani, dirinya yakin revisi RUU Antiterorisme akan disahkan sebelum lebaran. “Sebelum paripurna penutupan masa sidang, sebelum Lebaran, insyaallah bisa kita selesaikan,” kata Asrul Sani.

Lebih lanjut, ditegaskan Asrul Sani, hasil pertemuan tersebut menyepakati revisi RUU Terorisme harus selesai pada masa sidang yang akan dimulai pada 18 Mei sampai sebelum Lebaran.

Selain itu, revisi RUU Terorisme hanya tinggal menyisakan satu pokok masalah, yaitu definisi terorisme. Bahkan, hal itu sudah mengerucut pada dua pilihan definisi pada sidang sebelumnya.

“Pertama, memasukkan frasa adanya motif atau kepentingan politik, ideologi, dan atau ancaman terhadap keamanan negara itu di dalam batang tubuh sebagai bagian dari definisi,” tegas Asrul Sani.

Kemudian pilihan kedua, tidak memasukkan frasa-frasa itu sehingga memberikan keleluasaan yang lebih kepada aparat penegak hukum dalam melakukan proses penegakan hukum di lapangan. Selanjutnya, frasa-frasa adanya kepentingan atau motif politik dan lain-lain masuk dalam bagian menimbang, maupun penjelasan umum dari undang-undang.

Karena itu, Asrul Sani juga menjelaskan, dengan begitu pembahasan selanjutnya hanya tinggal memilih antara kedua hal itu. Bahkan, menurutnya tidak ada fraksi di DPR yang menolak hal tersebut.

Sementara, menurut Menko Polhukam Wiranto, pembahasan mengenai keteribatan TNI dan definisi terorisme dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Antiterorisme sudah selesai.

“Yang pertama definisi, sudah selesai, kami anggap selesai ada kesepakatan. Yang kedua pelibatan TNI bagaimana, sudah selesai juga,” kata Wiranto.

Selanjutnya, ditegaskan Wiranto, dengan begitu tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan dan RUU Antiterorisme akan segera menjadi undang-undang.

Sementara, dalam pertemuan di rumah dinas Menko Polhukam Wiranto kemarin, dihadiri Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, Sekjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus, Politikus Golkar Agun Gunandjar, Sekjen PPP Arsul Sani, Sekjen PKB Abdul Karding dan Sekjen PSI Raja Juli Antoni.

SUMBERTempo
BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR