Fadli-Zon
Fadli Zon. (foto: Rayapos/Galuh Ratnatika)

JAKARTA, harianpijar.com – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon merasa geram karena DPR dituding sebagai akar keterlambatan pengesahan revisi UU Nomor 15 tahun 2003 tentang Antiterorisme.

“Jangan kemudian tiba-tiba menyalahkan DPR. Saya kira tidak ada urusannya (aksi teroris) di Mako Brimob itu dengan undang-undang. Itu (Rutan Mako Brimob-red) di dalam sudah maximum security dan UU Antiteroris ini kan sudah ada sejak 2003,” ujar Fadli Zon di gedung DPR, Jakarta, Senin, 14 Mei 2018.

Lebih lanjut Fadli Zon mengatakan, RUU Antiterorisme pembahasannya melibatkan DPR dan pemerintah. Dirinya mengaku telah mendapat informasi dari Ketua Pansus RUU Antiterorisme Muhammad Syafi’i bahwa pembahasannya menyisakan dua persoalan lagi.

Meski demikian, Fadli Zon menyebut justru pemerintah yang meminta penundaan pengesahan revisi. “Jadi seharusnya pada masa sidang kemarin sudah bisa disahkan,” tuturnya.

Menurut Fadli Zon, pemerintah meminta waktu untuk menyampaikan ajuan soal definisi terorisme. Karena itu, dirinya memastikan pihak yang menunda pengesahan RUU Antoterorisme bukanlah dari DPR.

“Bola di tangan pemerintah. Dalam hal ini pemerintah yang lamban,” tegas Fadli Zon.

Dirinya pun mempermasalahkan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang seolah-olah DPR lamban dalam membahas RUU Antiterorisme.

Padahal, menurut Fadli Zon, para pembantu Presiden Jokowi lah yang tidak tangkas. “Pemerintah mungkin Pak Jokowi harus mengecek sendiri aparaturnya. Ini (penundaan-red) bukan dari DPR,” tandasnya. (ilfan/jpn)

BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR