Foto: Lambang Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

JAKARTA, harianpijar.com – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diminta untuk menertibkan kader yang menganggap rentetan peristiwa teror bom di Surabaya, yang memakan banyak korban dan menimbulkan keresahan di masyarakat sebagai sebuah rekasaya.

“Kami medesak PKS agar segera menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas sikap PKS yang bungkam pada segala bentuk kejahatan teroris. Selain itu kader-kader PKS yang menganggap kasus teroris adalah rekayasa untuk dipecat,” kata koordinator aksi Forum Komunikasi Aktivis (Forkas) Novy Viky Akihary, di Jakarta, Senin 14 Mei 2018.

Menurut Novy Viky Akihary, dalam tuntutannya pihaknya juga menuntut agar Presiden PKS Sohibul Iman serta Mardani Ali Sera mundur karena dianggap telah menjadikan partai politik sebagai alat penghasut dan pemecah kehidupan umat beragama.

Sementara diketahui, selama ini dalam menghadapi aksi terorisme Polisi belum memiliki payung hukum yang memadai untuk mengambil tindakan tegas terhadap setiap aksi terorisme, karena UU nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme belum memadai.

Karena itu, pihaknya mendukung pernyataan Kapolri agar DPR segera mengesahkan Revisi UU No 15 tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Selain itu, Kapolri juga mendesak Presiden mengeluarkan Perppu untuk menghadapi aksi terorisme sebagai landasan bagi Polri untuk dapat bertindak lebih tegas.

“Kita juga mendorong segera dibubarkannya partai pendukung terorisme di Indonesia, serta juga Ormas Radikalis oleh pemerintah RI dalam waktu yang sesingkat-singkatnya,” ucap Novy Viky Akihary.

Selanjutnya, ditegaskan Novy Viky Akihary, selain aksi di kantor DPP PKS pada hari ini, Senin 14 Mei 2018, pihaknya (Forkas-red)  juga akan melakukan sejumlah aksi unjuk rasa lanjutan di Mabes Polri pada Kamis 17 Mei 2018, sebagai bentuk dukungan bagi Polri untuk tidak ragu dalam menindak setiap aksi teror terhadap NKRI.

Selain itu, unjuk rasa akan dilakukan di DPR guna mendesak anggota dewan untuk segera mengesahkan revisi RUU Terorisme yang waktunya menyesuaikan dengan masa reses DPR.

loading...