fadli-zon-2
Wakil Ketua DPR Fadli Zon.

JAKARTA, harianpijar.com – Rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengambil langkah untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu), ternyata mengalami penolakan dari parlemen. Karna, saat ini revisi undang-undang (RUU) anti terorisme sudah dalam tahap penyelesaian.

Menurut Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, regulasi itu sebenarnya sudah dapat disahkan pada masa sidang sebelumnya. Namun, saat itu pemerintah justru yang meminta menunda pengesahan regulasi itu.

“Jangan kebolak balik (DPR yang disalahkan),” kata Fadli Zon saat dikonfirmasi, di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin 14 Mei 2018.

Lebih lanjut, ditegaskan Fadli Zon, payung hukum untuk menangani terorisme sebenarnya sudah telah diatur dalam undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Namun, saat ini hanya dalam proses penyempurnaan dalam beberapa pasal yang masih pro dan kontra.

“Jadi payung hukum sudah ada jelas. Cuma mereka ingin satu kewenangan lebih, termasuk untuk preventif action. Yaitu orang (teroris-red) bisa dicomot atas tuduhan itu tanpa melalui proses pengadilan. Itu ada pro kontra. Komnas HAM juga ada sejumlah keberatan karena nanti orang bisa dituduh teroris dan diambil begitu saja,” tegas Fadli Zon.

Selanjutnya, Fadli Zon juga menjelaskan, dirinya berpendapat dan keberatan terhadap pemerintah selalu mengkambing hitamkan parlemen dalam kegagalan pemerintah dalam menangani terorisme. Bahkan, pemerintah yang telah gagal menjamin dan menjaga keamanan negara.

“Jangan seolah-olah karena gagal mengatasi (terorisme), undang-undang yang disalahkan. Yang salah jelas pemerintah dan aparat keamanan yang gagal mengamankan masyarakat,” jelas Fadli Zon.

loading...