setyo-wasisto-polri
Kadiv Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto.

JAKARTA, harianpijar.com – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merasa kesulitan melakukan tindakan pencegahan terhadap teroris, karena terbentur Undang-Undang Terorisme yang berlaku saat ini. Bahkan, tertangkapnya sejumlah terduga teoris beberapa waktu ini mengindikasikan adanya kebangkitan sel terorisme yang selama ini terkesan tidur.

Menurut Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Polri Irjen Setyo Wasisto, UU Terorisme yang saat ini dipakai bersifat responsif. Karena itu, kepolisian baru bisa menangkap terduga teroris saat sudah mulai melancarkan aksinya.

“Kalau belum bergerak belum bisa ditangkap,” kata Setyo Wasisro saat dikonfirmasi, di Markas Besar Polri, Jakarta, Minggu 13 Mei 2018.

Lebih lanjut, Setyo Wasisto menegaskan, dirinya berharap RUU untuk Terorisme nomor 15 tahun 2003 diharapkan dapat memberikan kewenangan lebih bagi kepolisian. Karena, jika seseorang kedapatan memiliki bukti kuat berafiliasi dengan jaringan teroris tertentu, kepolisian bisa langsung melakukan penangkapan. Bukan saat pelaku sudah melakukan aksinya.

“Segera tuntaskan dan selesaikan, beri payung hukum pada Polri untuk melakukan upaya represif untuk preventif. Kita bisa menangkap orang yang terduga, kalau sekarang belum bisa,” tegas Setyo Wasisto.

Lebih lanjut, ditegaskan Setyo Wasisto, pembahasan RUU Terorisme juga sempat diwarnai dengan isu keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam operasi kontra terorisme. Namun, dirinya tidak mempermasalahkan hal tersebut, karena keterlibatan TNI dalam hal ini berada dalam lingkup pelaksanaan.

“Yang penting bisa menangkap. Dengan alat bukti kuat yang membuktikan dia terafiliasi organisasi tertentu yang melakukan terorisme bisa ditangkap. Itu yang penting,” tegas Setyo Wasisto.

Sementara, menurut Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Anggara, salah satu ganjalan dalam pembahasan RUU Terorisme adalah mengenai ketiadaan definisi Terorisme. Selain itu, ICJR meminta agar dalam pembahasan RUU Terorisme, defisini terorisme ditetapkan dengan hati hati karena merupakan pintu masuk untuk mengatur materi muatan terkait tindak pidana terorisme. Karena itu, diminta pemerintah, DPR, berhati hati dalam membahas RUU terorisme.

“Jika tidak, maka peluang penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan dalam penegakan hukum terorisme akan terbuka lebar,” kata Anggara dalam keterangan tertulisnya.

loading...