Ketua Umum ICMI Jimly Asshiddiqie.

JAKARTA, harianpijar.com – Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) menilai Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sudah tepat dibubarkan oleh pemerintah, karena mengajarkan ajaran yang menentang pancasila.

Menurut Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Jimly Asshiddiqie, dirinya menyetujui keputusan Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN) yang resmi menolak gugatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) untuk tetap beraktivitas sebagai organisasi masyarakat. Namun, dirinya juga meminta semua pihak menghargai keinginan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) untuk mengajukan banding atas keputusan itu.

Lebih lanjut, ditegaskan Jimly Asshiddiqie, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sudah tepat dibubarkan karena mengajarkan ajaran yang menentang pancasila. Bahkan, prinsip ini tidak jauh berbeda dari Partai Komunis Indonesia pada beberapa dekade lalu.

“Sudah sepatutnya dibubarkan oleh pemerintah,” tegas Jimly Asshiddiqie dalam temu media, di Kantor Pusat ICMI di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu 9 Mei 2018.

Selanjutnya, Jimly Asshiddiqie juga menjelaskan, disisi lain Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) memiliki hak untuk membela diri meskipun badan hukumnya telah dibubarkan melalui pengadilan. Karena itu, seluruh pihak harus menghargai keputusan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) untuk banding, bahkan sampai tingkat kasasi.

Selain itu, dikatakan Jimly Asshiddiqie, isu ini membutuhkan debat publik yang luas, tidak sekadar berbicara keputusan PTUN. Bahkan, keinginan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) untuk melanjutkan kasus bisa menjadi sarana edukasi masyarakat.

Karena itu, dengan membiarkan jalan banding, masyarakat bisa melihat dan mempelajari lebih mendalam terkait Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

“Jangan melihat menang kalah di pengadilan. Biarkan isu ini berjalan sampai menemukan titik akhirnya dan warga dapat belajar banyak tentang organisasi ini,” jelas Jimly Asshiddiqie yang juga guru besar hukum Tata Negara Universitas Indonesia itu.

Bahkan, menurut Jimly Asshiddiqie, dirinya turut mengapresiasi sikap Ketua Umum PBB dan advokat Yusril Ihza Mahendra yang berupaya membela Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) secara konsisten. Lain itu, Jika tidak ada dia (Yusril Ihza Mahendra-red), dirinya pesimistis aspirasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dapat tersalurkan. Bukan hanya penyaluran aspirasi, PBB juga sudah berhasil melakukan pendidikan politik.

Sementara sebelumnya, Senin 7 Mei 2018, gugatan eks Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terhadap Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas pencabutan status badan hukumnya ditolak oleh Majelis Hakim PTUN dalam sidang putusan. Dengan ditolaknya gugatan tersebut, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menjadi organisasi yang dilarang di Indonesia.

loading...