caik-imin-pkb
Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

JAKARTA, harianpijar.com – Putusan majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang menolak gugatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menambah kepercayaan umat Islam terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) saat dikonfirmasi, di kawasan Widya Chandra, Jakarta, Selasa 8 Mei 2018 malam.

“Alhamdulillah keputusan itu menambah kepercayaan umat Islam bahwa pada dasarnya NKRI itu harga mati,” kata Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

Lebih lanjut, ditegaskan Muhaimin Iskandar (Cak Imin), dirinya tidak sependapat jika putusan itu dianggap memberangus hak berserikat warga negara.

“Enggak. Yang penting enggak melanggar Pancasila, UUD 1945, dan NKRI.” tegas Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

Selanjutnya, Muhaimin Iskandar juga menjelaskan, dirinya siap mengajak para eks-HTI untuk bergabung dengan partainya. Bahkan, dirinya telah menyampaikan itu jauh sebelum kasus pembubaran organisasi pro-khilafah itu masuk ke meja persidangan.

“Saya sudah menyampaikan bahwa sebagai hak warga negara apalagi juga follower dari HTI tentu harus diterima semua kalangan. Kami siap,” jelas Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

Sementara diketahui, pemerintah mencabut badan hukum HTI pada 10 Juli 2017, dilanjutkan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Organisasi Massa pada 19 Juli 2017. Namun, HTI tidak menerima keputusan tersebut dan melayangkan gugatan ke PTUN. Sidang perdana kasus itu digelar pada 23 November 2017 lalu.

Selanjutnya, PTUN menggelar sidang pembacaan putusan atas gugatan HTI terhadap Kemenkumham pada Senin, 7 Mei 2018. Sedangkan, dalam gugatannya, HTI meminta agar kementerian mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan HTI.

Kemudian, majelis hakim PTUN dalam amar putusannya menolak gugatan itu secara keseluruhan. Hakim Tri Cahya Indra Permana dalam persidangan mengatakan majelis hakim juga menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 455 ribu.

Sedangkan, menurut mantan juru bicara HTI, Ismail Yusanto, mengatakan organisasinya bakal mengajukan permohonan banding atas putusan majelis hakim. “Bagi kami, yang adil adalah hakim memenuhi gugatan HTI karena keputusan pemerintah mencabut status BHP HTI tanpa dasar,” kata Ismail Yusanto.

loading...