Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Ratna Dewi Pettalo.

JAKARTA, harianpijar.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU), Dewan Pers dan ahli hukum pidana akan memberikan pendapat mengenai dugaan pelanggaran curi start kampanye yang dilakukan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Menurut anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Ratna Dewi Pettalolo, ketiga lembaga itu akan memenuhi undangan Bawaslu pada Rabu (hari ini-red) 9 Mei 2018.

“KPU, Dewan Pers dan ahli hukum pidana rencananya akan memberikan keterangan pada Rabu (hari ini-red),” kata Ratna Dewi Pettalalo saat dikonfirmasi media, Selasa 8 Mei 2018.

Lebih lanjut, ditegaskan Ratna Dewi Pettalalo, ketiga pihak sudah menyatakan bersedia untuk hadir. “Insyaallah sudah mengkonfirmasi hadir untuk memberikan keterangan mengenai PSI (dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal),” tegas Ratna Dewi Pettalalo.

Sebelumnya, Ratna Dewi Pettalalo juga menjelaskan, Bawaslu sudah melakukan klarifikasi kepada enam pihak. Keenamnya, yakni pimpinan Harian Jawa Pos, manajer Harian Jawa Pos, asisten manajer bisnis Harian Jawa Pos bidang politik dan pemerintahan, sekretaris jenderal PSI, agensi iklan yang membuat iklan PSI, dan ahli bahasa.

Sementara, menurut anggota Bawaslu, Mochamad Afifuddin, penanganan dugaan pelanggaran kampanye pemilu oleh Partai Solidaritas (PSI), akan berakhir pada 16 Mei. Sedangkan, pemberian sanksi atas dugaan pelanggaran itu akan dilakukan setelah itu.

Selanjutnya, dikatakannya Bawaslu optimistis bisa menyelesaikan kasus dugaan pelanggaran kampanye di media cetak ini tepat waktu. Karena, berdasarkan perkembangan penanganan, semua pihak yang dipanggil sangat terbuka memberikan informasi.

Kemudian, meskipun jadwal penanganan dugaan pelanggaran sudah pasti, namun dirinya belum dapat memberikan keterangan atas hasil penanganan kasus PSI saat ini. Dirinya hanya menegaskan iklan PSI yang tayang pada 23 April lalu masuk kategori dugaan melanggar aturan kampanye di luar jadwal resmi.

Karena, menurutnya iklan itu menampilkan lambang PSI dan nomor urut parpol tersebut sebagai peserta pemilu. Kedua elemen ini menurut Bawaslu sudah masuk kategori citra diri dalam pengertian kampanye pemilu.

Selanjutnya, Mochamad Afifuddin juga mengingatkan ada konsekuensi bagi pihakyang terbukti melakukan pelanggaran berupa kampanye di luar jadwal. Bahkan, dalam pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan sanksi pidana bagi partai politik yang melakukan kampanye di luar jadwal.

Karena itu, aturan juga menyebutkan setiap orang yang melanggar jadwal kampanye dapat dipidana dengan kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.

loading...