harianpijar.com, JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pro Demokrasi (ProDem), Satyo Purwanto menyebut sikap kritis Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Said Aqil Siradj terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), dinilai sudah tepat, meski sedikit terlambat.
“Lebih baik terlambat daripada enggak sama sekali, kira-kira begitulah ungkapannya untuk statement KH Said Aqil,” kata Satyo saat dikonfirmasi, di Jakarta, Sabtu 4 Januari 2020.
Menurut Satyo, kritikan Said Aqil memang terkait dengan janji saat pemilihan presiden (Pilpres) soal fasilitas kredit untuk PBNU. Namun, hal itu sudah pasti ditolak oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang dinilai sebagai sosok yang antiekonomi Pancasila dan kerakyatan.
“Karena fasilitas kredit tersebut sama saja akan memperkaya rakyat miskin, pelaku usaha kecil dan rumahan serta Koperasi,” ujar Satyo.
Selanjutnya, ditegaskan Satyo, bahwa Menkeu Sri Mulyani menganut ideologi neoliberalisme yang tidak akan memberikan uang secara cuma-cuma kepada Ormas Islam terbesar di Indonesia tersebut.
“Secara ideologi Sri Mulyani itu diharamkan, karena SM menganut ideologi neoliberalisme SM,” tegasnya. [elz/rmol]