Pembagian sembako di Monas yang memakan korban akhir pekan lalu.

JAKARTA, harianpijar.com РKuasa Hukum Forum Untukmu Indonesia (FUI) Henry Adiguna mengatakan  Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, mengetahui dengan jelas acara pembagian sembako di Monas pada Sabtu 28 April 2018 lalu. Bahkan, perijinan untuk acara tersebut juga lengkap.

“Disitu juga sudah dibahas kan bahwa kita ada bagi-bagi sembako, kalau memang tidak disetujui harusnya jangan diadakan konpers dong, nah itu harus diperhatikan, kita juga masih punya ada enam poin disini bahwa memang pihak pemprov mengetahui dengan jelas bahwa ini ada bagi-bagi sembako,” kata Henry Adiguna saat dikonfirmasi.

Lebih lanjut, ditegas Henry Adiguna, pada 23 April, panitia telah menyampaikan undangan pertemuan untuk koordinasi dengan Pemprov, dalam pertemuan itu dihadiri Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, Dinas Satpol PP, Transjakarta, dan panitia.

Bahkan, pertemuan itu jelas membahas soal pembagian sembako. “Disini pun dibahas tentang klasifikasi bagi-bagi sembako loh, sudah jelas ini, sudah mengetahui dong,” tegas Henry Adiguna.

Selanjutnya, Henry Adiguna menjelaskan, pada 25 april, secara lisan panitia dipanggil untuk menghadap kepala Dinas Pariwisata dan saat itu diwakili oleh sekretaris Dinas. Bahkan, saat pertemuan itu diputuskan bahwa pihak panitia harus membuat surat pernyataan.

“Surat pernyataannya juga sudah kami buat, disitu sudah jelas bahhwa ada bagi-bagi sembako pada 28 April, nah intinya adalah kami harus bertanggung jawab kalau ada apapun yang terjadi,” jelas Henry Adiguna.

Sementara, dikatakan Henry Adiguna, pada 25 april itu juga dikirim undangan rapat koordinasi untuk tanggal 26 April yang diselenggarakan di biro ops Polda Metro. Karena itu, semua pihak terkait diundang rapat itu untuk membahas bagi-bagi sembako dan pada 26 April itu juga ada konferensi pers bersama panitia dan Kepala UPT.

“Disitu juga dibahas lagi bahwa ada bagi-bagi sembako pada 28 April. Harusnya tanggal 28 ini kalau memang tidak disetujui, atau ada melanggar izin, harusnya dilarang. Ini kan tidak dilarang dari pagi sampai berakhir acara, tidak ada yang melarang,” ucap Hendry Adiguna.

Sementara, menurut salah seorang Dave Santosa mengatakan, sebelum acara pihaknya telah mengirimkan proposal lengkap terkait kegiatan. Selanjutnya, keluar disposisi dari Gubernur dan setelah panitia memenuhi berbagai persyaratan, barulah ijin lokasi itu dikeluarkan.

“Banyak kalau kita bicara izin, kita mengirimkan proposal lengkap dong. Setelah jelas apa yang dimaksud kegiatan tersebut baru dikeluarkan disposisi dari gubernur. Setelah itu banyak sekali tuh apa yang dipenuhi termasuk retribusi, pembayaran, uang jaminan, koordinasi dan lain-lain. Baru terakhir keluarlah izin pemakaian lokasi,” kata Dave Santosa.

Karena itu, ditegaskan Dave Santosa, tidak benar jika pihaknya melanggar ijin untuk acara tersebut. Karena, koordinasi dengan berbagai pihak, baik lisan maupun tertulis juga sudah dilakukan.

“Gini kita dalam berlangsungnya acara kita melakukan banyak sekali koordinasi baik lisan maupun tertulis kepada pihak Pemprov dan itu kita lakukan secara intens dan hari itu semua ada beberapa kesepakatn yamg sudah kita sepakati termasuk kita membuat surat pernyataan dan pertanggungjawaban lain-lain. Dan itu sudah kita penuhi semua apa yang diminta oleh pemprov sebagai kita untuk bertanggungjawab kita penuhi semua. Sehingga tanggal 28 itu acata bisa berlangsung dengan baik,” tegas Dave Santosa.

SUMBERMediaIndonesia
BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR