Pratikno
Mensesneg Pratikno

BOGOR, harianpijar.com – Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menolak gugatan yang diajukan oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) atas keputusan Menkumham. Dengan demikian, surat keputusan (SK) Menkumham bernomor AHU-30.AHA.01.08.2017 tentang pencabutan status badan hukum HTI tetap berlaku.

Terkait hal itu, Mensesneg Pratikno mengatakan bahwa posisi pemerintah terkait HTI sudah jelas tertera dalam Perppu Nomor 2 tahun 2017 yang menjadi dasar keputusan Menkumham.

“Posisi pemerintah kan sudah jelas dengan perppu tersebut. Jadi, kan sekarang menjadi lebih kuat lagi posisi legalnya kan,” ujar Pratikno di Istana Kepresidenan, Senin, 7 Mei 2018.

HTI sendiri berencana akan mengajukan banding atas putusan PTUN DKI Jakarta tersebut. Mereka menganggap putusan majelis hakim tidak tepat.

Baca juga: Gugatan Ditolak Hakim PTUN, Gerindra-PKS-PAN Dukung HTI Ajukan Banding

Menanggapi rencana tersebut, Pratikno mempersilakan jika HTI ingin melakukan banding. Menurutnya, pemerintah tetap akan menerima segala keputusan dari majelis hakim, termasuk jika ada keputusan dari banding itu nantinya.

“Tinggal dibandinginlah. Pemerintah selalu siap,” tegas Pratikno.

Seperti diketahui, Juru Bicara HTI Ismail Yusanto menyebut majelis hakim dalam putusannya secara jelas mempermasalahkan dua hal. Yaitu, soal kegiatan dakwah HTI dan penegakan khilafah.

“Ini bukan soal HTI, tapi soal kegiatan dakwah dan menegakkan khilafah yang dipermasalahkan. Dakwah adalah kegiatan mulia, wajib bagi setiap Muslim, dan perintah Rasullullah,” sebutnya.

Lebih lanjut menurut Ismail Yusanto, HTI telah dizalimi pemerintah melalui keputusan pencabutan badan hukum yang zalim dan diperkuat dengan putusan pengadilan yang menurutnya juga zalim.

Karena itu, dirinya menegaskan, upaya mengajukan banding adalah ikhtiar untuk menolak kezaliman tersebut. (nuch/rep)

loading...