Massa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) datangi PTUN.

JAKARTA, harianpijar.com – Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) usai gugatannya ditolak Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), pada Senin, 7 Mei 2018, berencana mengajukan upaya banding.

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, dirinya mendukung upaya banding yang akan diajukan HTI tersebut. Karena, tiap warga negara memiliki hak berserikat dan berkumpul yang dijamin oleh konstitusi.

“Saya kira iya, karena mendukung dalam arti itu adalah hal yang dijamin dalam konstitusi. Jadi kita mendorong tidak boleh ada ormas yang diberangus oleh negara apalagi karena perbedaan-perbedaan sikap,” kata Fadli Zon saat dikonfirmasi, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 7 Mei 2018.

Lebih lanjut, ditegaskan Fadli Zon, partainya menyayangkan keputusan PTUN tersebut. Karena, HTI telah menyatakan mengakui Pancasila, UUD 1945 dan NKRI.

“Apalagi HTI itu sendiri kan menyampaikan bahwa mereka dalam satu posisi mendukung Pancasila dan UUD 1945,” tegas Fadli Zon.

Selanjutnya, Fadli Zon juga menjelaskan, Indonesia sebagai negara demokrasi seharusnya tidak asal membubarkan HTI hanya karena perbedaan sikap. Bahkan, partainya tidak melihat ada upaya melawan hukum yang dilakukan HTI sehingga bisa dibubarkan pemerintah.

“Jadi saya kira seharusnya tidak demikian, harusnya kalau kita negara demokrasi dan selama tidak ada tindakan-tindakan yang melawan hukum. Apalagi kekasaran yang selama ini yang saya tahu tidak dilakukan sama HTI,” jelasnya.

Sementara, menurut Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, PKS juga mendukung langkah banding HTI. Bahkan, upaya banding HTI bertujuan untuk menjaga kebebasan berkumpul dan berserikat di Indonesia.

“Keputusan pengadilan harus dihormati dan HTI punya hak untuk banding. PKS fokus di penegakan hukum yang transparan,” kata Mardani Ali Sera.

Selain itu, hal senada juga disampaikan Ketua DPP PAN Yandri Susanto, pihaknya mengkritik aturan UU Ormas baru yang dipakai pemerintah membubarkan HTI. Bahkan, dalam aturan UU Ormas baru, pemerintah dapat membubarkan ormas tanpa melalui mekanisme pengadilan.

Menurut Yandri Susanto, aturan ini lah yang ditolak PAN saat proses pembahasan Perppu Ormas di DPR.

“Dulu kita kan menolak Perppu Ormas, karena kita berharap memang pembubaran ormas itu bukan dengan sistem terbalik hari ini. Dibubarkan dulu baru mereka mencari keadilan,” kata Yandri Susanto.

Sedangkan, menurut juru bicara eks Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto, pihaknya siap banding akan keputusan Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara (PTUN), yang mengesahkan putusan pemerintah soal pembubaran ormasnya. Lain itu, pemerintah telah zalim dengan memperkarakan ajaran khilafah yang termaktub dalam Islam.

“Ya tentunya kami akan banding, kita melihat secara substansial keputusan pemerintah (membubarkan HTI) itu adalah keputusan kezaliman karena dia telah menempatkan hizbut tahrir, sebagai kelompok dakwah, sebagai pihak pesakitan dan majelis hakim ini hari melegalkan tindakan itu,” kata Ismail Yusanto. (mer)

loading...