Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Soedarmo.

JAKARTA, harianpijar,com – Kementerian Dalam Negeri menyambut positif putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menolak gugatan eks perhimpunan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melalui sidang pembacaan putusan, Senin 7 Mei 2018.

Menurut Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Soedarmo, putusan majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sekaligus menjadikan pembubaran HTI tetap sah. Karena itu, dirinya menyambut positif putusan tersebut.

“Dengan putusan hari ini, langkah pemerintah sudah tepat dengan ditolaknya HTI itu,” kata Soedarmo saat dikonfirmasi, di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin 7 Mei 2018.

Lebih lanjut, ditegaskan Soedarmo, terkait rencana banding yang akan dilakukan HTI, hal tersebut adalah hak HTI untuk mengajukan banding.

“Itu hak mereka, itu demokrasi, pemerintah tidak menghambat untuk mereka melakukan banding, karena itu mekansime di dalam persidangan, silakan (banding), tidak ada masalah,” tegas Soedarmo.

Sementara diketahui, HTI dibubarkan sesuai dengan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AHA.01.08.2017 tentang pencabutan keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-002828.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian perkumpulan HTI.

Perkara TUN dengan No.211/G/201/PTUN.JKT ini dipimpin oleh Hakim Ketua Tri Cahya Indra Permana, Hakim Anggota Nelvy Christin dan Roni Erry Saputro serta Panitera Pengganti Kiswono.

SUMBERMediaIndonesia
BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR