Hasto-Kristiyanto-1
Hasto Kristiyanto. (foto: VIVA/Muhamad Solihin)

JAKARTA, harianpijar.com – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) membantah jika dugaan aksi intimidasi kelompok #2019GantiPresiden terhadap kelompok #DiaSibukKerja di Car Free Day (CFD) pada Minggu 29 April 2018 lalu, diprovokasi oleh pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto, pihaknya tidak pernah menjalankan politik intimidatif dan tidak pernah menjalankan politik adu domba. Karena itu, tidak benar aksi tersebut diprovokasi oleh pendukung Jokowi.

“Ya enggak adalah. Kami enggak pernah menjalankan politik intimidatif, kami enggak pernah menjalankan politik adu domba,” kata Hasto Kristiyanto saat dikonfirmasi, di Jakarta, Jumat, 4 Mei 2018.

Lebih lanjut, dikatakan Hasto Kristiyanto, dirinya kembali ingin mengingatkan pengakuan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy (Romy) pada saat acara Mukernas Alim Ulama di Semarang sebulan lalu, terkait munculnya tabloid Obor Rakyat pada Pemilu 2014 lalu.

Selanjutnya, Romy mengungkapkan bahwa oknum pembuat tabloid Obor Rakyat hanya pendukung fanatik dari Prabowo Subianto. Lain itu, tim pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Radjasa saat itu terdiri dari dua kubu, yaitu kubu yang berpikiran positif dan kubu provokatif.

Kemudian, oknum pembuat tabloid Obor Rakyat, adalah salah satu kelompok yang provokatif. “Di masa lalu siapa sih yang punya tradisi itu, membuat Obor Rakyat. Kan kesaksian dari Pak Romy sudah sangat jelas,” ucap Hasto Kristiyanto.

Sementara, dikatakan Hasto Kristiyanto, atas dasar itu dirinya mengimbau agar masyarakat memberikan gagasan yang membangun ketimbang seruan memecah belah bangsa.

“PDIP menentang segala bentuk persekusi itu, dan kami siap memberikan pembelaan jika diperlukan. Berbagai upaya-upaya persekusi itu nggak bisa dibenarkan,” tegasnya.

Bahkan, Hasto Kristiyanto juga mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memperketat pengawasan larangan kegiatan politik di CFD.

Seperti diketahui, selama ini pelaksanaan CFD diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 12 Tahun 2016. Pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa CFD jelas tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik dan SARA serta orasi ajakan yang bersifat menghasut.

“Seharusnya diatur kita harus belajar dari ini. Kami membuat harapan agar dilakukan pengaturan. Ini kan ruang publik, ruang publik itu diisi untuk kepentingan bersama hal yang positif,” tandas Hasto Kristiyanto. (cnn)

loading...