Terpidana kasus korupsi kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP) Setya Novanto sesaat sebelum dibawa ke LP Sukamiskin Jabar.

MALANG, harianpijar.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan terpidana kasus korupsi kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP) Setya Novanto, sanggup membayar uang pengganti sebesar USD 7,3 juta.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Raharjo, usai menjadi narasumber diskusi di Universitas Brawijaya Malang, Jumat 4 Mei 2018 malam.

“Dia sanggup membayar,” kata Agus Rahardjo.

Menurut Agus Raharjo, dalam vonis majelis hakim Pengadilan Tipikor, Setya Novanto dijatuhi hukuman 15 tahun penjara dan diwajibkan membayar uang pengganti sebesar USD 7,3 juta. Namun, jika mantan Ketua DPR itu tidak bisa membayar uang tersebut, maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhak menyita aset-aset kekayaannya untuk memenuhi uang pengganti.

“Jika dia (Setya Novanto-red) tidak bisa membayar, KPK berhak menyita aset-aset kekayaannya untuk memenuhi uang pengganti,” ucap Agus Raharjo.

Lebih lanjut, ditegaskan Agus Raharjo, pada perkara korupsi e-KTP ini Setya Novanto disebut memperkaya diri sendiri sebesar US$7,3 juta. Bahkan, Setya Novanto juga memperkaya orang lain dan korporasi dalam proyek yang diduga merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun.

Karena itu, atas perbuatannya mantan Ketua DPR itu dijatuhi vonis 15 tahun penjara denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan.

“Ya, Setya Novanto selain memperkaya diri sendiri, juga memperkaya orang lain dan korporasi dalam proyek yang diduga merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun,” tegas Agus Raharjo.

Sementara diketahui, dalam vonisnya Setya Novanto itu wajib mengembalikan kerugian negara sebesar US$7,3 juta dikurangi Rp 5 miliar yang telah dikembalikan ke rekening KPK. Bahkan, majelis hakim Pengadilan Tipikor juga mencabut hak politik Setya Novanto untuk tidak menduduki jabatan publik selama 5 tahun terhitung sejak dirinya usai menjalani masa pidana pokok.

Selain itu, juga menurut Agus Rahrjo, setelah Setya Novanto di vonis, KPK tidak akan berhenti mengembangkan kasus megaproyek e-KTP yang telah menyeret sejumlah nama itu. Bahkan, dirinya berjanji akan diusung sampai tuntas.

“Sedang mencari celah, peluang kasus itu. Dari proses persidangan dari alat bukti yang ada, semoga teman penyidik dan penuntut bisa membawa kasus, misalkan kasus pencucian uangnya, di samping kita juga mendalami dari proses selama di pengadilan cluster mana lagi yang harus bertanggung jawab,” ujar Agus Raharjo.

“Ada cluster kasus birokrat, kemudian pengusaha, politisi. Kita kemudian dalami lagi kasusnya ke mana,” lanjut Agus Raharjo.

Kemudian, dikatakan AgusbRaharjo, KPK juga mendalami sejumlah nama yang dicatut oleh Setya Novanto dalam proses penyidikan dan persidangan. Namun, sayang banyak nama yang dicatut tersebut tidak disertai alat bukti yang kuat.

“Pak Setnov, seringnya menyebut nama tetapi tidak memberi alat bukti. Ya nanti kita dalami aja, dia mungkin punya alat bukti nama yang disebutkan. Karena sampai sekarang tidak menemukan apa-apa,” ujar Agus Raharjo.

Selanjutnya, Agus raharjo juga mengatakan, termasuk soal kucuran dana dari Setya Novanto ke DPD Golkar Jawa Tengah. Walaupun nilainya tidak seberapa, namun KPK akan tetap mendalaminya.

“Itu salah satu yang kita dalami. Itu nilainya kecil, Rp 25 juta. Kita dalami nanti, siapa yang terlibat. Sabar saja kita pasti akan tangani sampai tuntas,” tandas Agus Raharjo.

loading...