Nuning-Rodiah
Anggota KPI Nuning Rodiyah. (foto: detik/Lamhot Aritonang)

JAKARTA, harianpijar.com – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengeluarkan Surat Edaran (SE) No 68 tahun 2018. Surat edaran tersebut berisi larangan bagi calon kepala daerah untuk tampil di layar kaca melakukan seni drama, sinetron, maupun seni peran lainnya.

Hal itu dilakukan untuk mencegah kekhawatiran akan sinetron maupun seni peran yang dibintangi calon kepala daerah disalahgunakan sebagai media kampanye.

Selain itu, surat tersebut juga memberi keleluasaan kepada KPI untuk mengeluarkan peringatan kepada lembaga penyiaran manapun yang menayangkan drama, sinetron maupun seni peran yang dibintangi oleh calon kepala daerah.

“Kita akan berikan peringatan satu, peringatan kedua, kepada lembaga penyiaran yang melanggar SE itu. Aturannya tegas, dalam 1×24 jam mereka harus mencabut program tayangan yang melanggar,” kata Komisioner Gugus Pilkada KPI Nuning Rodiah dalam siaran persnya, Rabu, 2 Mei 2018.

Lebih lanjut Nuning Rodiah menegaskan, pihaknya akan memantau seluruh lembaga penyiaran baik selama kampanye, masa tenang, hingga hari H pencoblosan agar pesta demokrasi bisa berlangsung aman, tertib dan proporsional atau seimbang.

“Jika ditemukan pelanggaran, pasti akan kita tindak,” tegasnya.

Nuning Rodiah menjelaskan, jika pelanggaran tersebut terjadi, maka wilayah KPI adalah lembaga penyiarannya. Sedangkan untuk pemeranya akan ditangani oleh KPU.

“Jadi kita hanya ke lembaga penyiarannya. Untuk pemeran seni drama tadi, itu ranahnya KPU. Tapi kita akan turut aktif mengawasi tayangan-tayangan yang berpotensi digunakan sebagai media kampanye. Dan itu sudah ada surat edarannya,” ujar Nuning Rodiah.

Untuk itu, dirinya meminta kepada semua pihak agar dapat bekerja sama dengan baik supaya Pilkada serentak ini dapat berjalan lancar, dan tidak terjadi pelanggaran, khususnya dalam ranah media penyiaran. (adit/mer)

loading...