Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ribka Tjiptaning.

JAKARTA, harianpijar.com – Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan juga sebagai anggota Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning menyayangkan masih adanya serikat buruh yang melakukan politik praktis dalam aksi Hari Buruh Sedunia (May Day), Selasa 1 Mei 2018.

Hal tersebut diungkapkan Ribka Tjiptaning terkait yang dilakukan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang  mendeklarasikan dukungan kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk maju sebagai calon presiden (capres) di pemilihan presiden (pilpres) 2019 mendatang.

“Sayang, beberapa serikat buruh mulai berpolitik praktis dengan dimulai mendukung salah satu pasangan dalam Pilgub DKI, bahkan dengan menggunakan taktik isu SARA, dan sekarang, ada serikat buruh mendukung salah satu bakal calon presiden untuk Pemilu 2019,” kata Ribka Tjiptaning saat dikonfirmasi, di Jakarta, Selasa 1 Mei 2018 kemarin.

Lebih lanjut, ditegaskan Ribka Tjiptaning, keterlibatan serikat buruh dalam politik praktis selain dapat mengundang politik transaksional, juga hanya akan melemahkan gerakan buruh itu sendiri.

“Harusnya gerakan buruh menjadi kekuatan politik alternatif, ditengah peran parpol yang tidak maksimal dalam memperjuangkan kepentingan kaum pekerja,” tegas Ribka Tjiptaning.

Selanjutnya, Ribka Tjiptaning juga menjelaskan, mengingatkan sejarah peringatan May Day, adalah peringatan kemenangan kaum buruh memperjuangkan tuntutan delapan jam bekerja sehari, pada tahun 1886 di Amerika Serikat. Bahkan, di Indonesia May Day sudah diperingati sebelum Republik Indonesia berdiri sampai orde lama.

Sementara, pada masa orde baru peringatan May Day dilarang, hingga pada tahun 1995 buruh yang melakukan peringatan itu ditangkap dan mengalami sejumlah tindak kekerasan dari aparat masa itu, seperti ditabrak motor trail, dipukul dan ditendang.

Kemudian, memasuki era reformasi buruh boleh berserikat dan melakukan aksi mogok kerja. Bahkan, di era reformasi juga tumbuh banyak serikat buruh yang berani menuntut haknya.

“Era keterbukaan politik adalah jembatan bagi gerakan buruh untuk membesar dan mampu memperjuangkan hak-hak pekerja,” jelas Ribka Tjiptaning.

Karena itu, menurut Ribka Tjiptaning, dirinya menilai serikat buruh semestinya tidak berpolitik praktis. Bahkan, masih banyak “pekerjaan rumah” bagi gerakan buruh, seperti menuntut penghapusan buruh outsourcing, menolak upah murah (penghapusan PP No 78Tahun 2015), menolak kriminalisasi buruh, hingga menuntut pengusutan kembali kasus kematian Marsinah.

loading...