Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Fritz Edward Siregar

JAKARTA, harianpijar.com – Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Fritz Edwar Siregar meminta buruh yang berunjuk rasa memperingati Hari Buruh atau May Day hari ini tidak berkampanye soal Pilkada maupun Pilpres.

“Lebih baik dimaksimalkan untuk memperjuangkan kepentingan buruh,” kata Fritz Edward Siregar saat jumpa pers di kantor Bawaslu, Jakarta, Senin, 30 April 2018.

Menurut Fritz Edwar Siregar, Bawaslu tidak melarang semua upaya dan aktivitas demokrasi warga untuk berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat. Karena, kemerdekaan untuk menyatakan pendapat dilindungi konstitusi Undang-Undang Dasar 1945.

Bahkan, Bawaslu memperbolehkan seandainya buruh mengenakan atribut  #2019GantiPresiden ataupun tandingannya.  Lain itu, Bawaslu juga tidak melarang jika buruh mendeklarasikan dukungan kepada tokoh yang didukung untuk menjadi calon presiden.

“Tidak masalah hal itu dilakukan asal bisa menjaga keamanan dan ketertiban,” ucap Fritz Edwar Siregar.

Lebih lanjut, Fritz Edwar Siregar menegaskan, Bawasiu mengimbau agar kemerdekaan berpendapat itu dilakukan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Pilkada dan Pemilu.

“Kami mengimbau agar dalam penyampaian pendapat pada peringatan Hari Buruh 2018 tidak disisipkan materi kampanye pilkada maupun pemilu,” tegas Fritz Edwar Siregar.

Selanjutnya, juga dijelaskan Fritz Edwar Siregar, materi kampanye yang dilarang Bawaslu ialah disampaikan dalam orasi terbuka maupun alat peraga seperti spanduk, poster ataupun selebaran yang memuat visi, misi, program maupun citra diri peserta pemilu.

Sementara, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan, salah satu bentuk kampanye adalah rapat umum. Namun rapat umum hanya diperbolehkan selama 21 hari sebelum dimulainya masa tenang.

Sedangkan UU Pemilu mengamanatkan desain alat peraga kampanye pilkada dan pemilu harus mendapat izin Komisi Pemilihan Umum (KPU), sehingga apabila terdapat alat peraga selain itu, jeias merupakan pelanggaran undang-undang.

UU juga melarang kegiatan kampanye dengan aktivitas konvoi kendaraan, intimidasi terhadap orang lain dan mengganggu ketertiban umum. Bahkan, Bawaslu berharap, peringatan Hari Buruh dapat berjalan dengan aman, tertib dan damai dan bebas dari kegiatan kampanye untuk pilkada maupun pemilu. (tem)

BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR