Poltikus PDIP Adian Napitupulu.

JAKARTA, harianpijar.com – Usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket terkait Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing, dinilai tidak tepat.

Menurut Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Adian Napitupulu, kalau mau dipansuskan adalah keputusan awal Indonesia masuk APEC (Asia-Pasific Economic Cooperation) yang membuka pintu pasar bebas dan masuknya tenaga kerja asing (TKA).

“Niat membentuk Pansus Hak Angket terhadap Perpres 20 tahun 2018 tentunya tidak tepat. Jika mau ‘dipansuskan’ maka baiknya yang ‘dipansuskan’ adalah keputusan awal Indonesia bergabung dengan APEC yang membuka pintu pasar bebas dan masuknya tenaga kerja asing,” kata Adian Napitapulu dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Senin 30 April 2018.

Lebih lanjut, ditegaskan Adian Napitapulu, dirinya menekankan mereka yang mengerti sejarah tentu tahu bahwa yang membuka pintu gerbang masuknya tenaga kerja asing (TKA) yang ada hari ini bukanlah keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Namun, keputusan yang diambil Presiden Soeharto semasa era orde baru yang embrionya sudah didesain sejak tahun 1989 dengan membawa Indonesia bergabung bersama APEC (Asia-Pasific Economic Cooperation).

Selanjutnya, dirinya juga keberatan dengan upaya Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon yang seolah menjadikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai ‘kambing hitam’ atas masuknya tenaga kerja asing (TKA) ke Indonesia.

Menurutnya, Fadli Zon belakangan ini juga gencar membicarakan dan mendorong wacana pembentukan Panitia Khusu (Pansus) Hak Angket Perpres TKA. Bahkan, dirinya meminta Fadli Zon tidak pura-pura lupa akan sejarah.

Sementara, pertemuan pertama APEC tahun 1993 diprakarsai oleh Presiden Amerika Serikat saat itu yaitu Bill Clinton dan PM Australia Paul Keating di Pulau Blake. Selanjutnya, setahun kemudian Pertemuan APEC tahun 1994 di Bogor menghasilkan Bogor Goals yang isinya adalah mendorong investasi terbuka Asia Pasifik yang ditargetkan dimulai 16 tahun kemudian yaitu tahun 2010.

Kemudian, pada tahun 1995 dibentuklah AFTA (Asean Free Trade Area) dan atas keputusan Soeharto, Indonesia ikut bergabung di dalamnya. AFTA ini di kemudian hari menjadi cikal bakal MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) dengan limitasi waktu pasar bebas di mulai dari tahun 2015.

Pematangan AFTA terus berlanjut hingga KTT ASEAN pada bulan Desember 1997 dilanjutkan KTT ASEAN di Hanoi, Vietnam, pada bulan Desember 1998 yang menghasilkan ‘Statement of Bold Measures’ yang isinya meneguhkan komitmen pelaksanaan AFTA yang dipercepat satu tahun dari 2003 menjadi 2002.

Dia melanjutkan, sebagai upaya lanjutan, pada KTT ASEAN tahun 2001 di Brunei dibentuklah Cina Asean Free Trade Area atau CAFTA yaitu perjanjian perdagangan bebas antara negara-negara ASEAN dan Cina selama 10 tahun. Pengesahan CAFTA selanjutnya dilakukan pada tahun 2008.

“Berdasarkan sejarah panjang lahirnya pasar bebas barang, jasa dan tenaga kerja di Indonesia yang dimulai dari tahun 1989 tersebut, maka sepertinya pantas jika Soeharto diangkat menjadi bapak tenaga kerja asing,” tandas Adian Napitapulu.

loading...