Anggota Dewan Penasehat Persaudaraan Alumni 212 Eggi Sudjana.

JAKARTA, harianpijar.com – Pernyataan anggota Dewan Penasihat Persaudaraan Alumni 212 Eggi Sudjana, yang menyebut Presiden dan DPR membuat rakyat miskin secara struktural, menjadi kontroversi.

Menurut Eggi Sudjana, pertama statement saya yang membuat ‘presiden yang membuat rakyat miskin’ itu bersama DPR, mengapa? Karena menurut UUD ’45 pasal 5 ayat 1, Presiden itu membuat hukum bersama DPR.

“Kemiskinan struktural, karena kebijakan itu terjadi karena secara struktur baik itu Presiden maupun DPR. Itu yang saya pertanyakan,” kata Eggi Sudjana saat memberi tausiah setelah mengikuti GIS berjemaah di Masjid Dzarratul Muthmainnah, Tangerang Selatan, Minggu 15 April 2018.

Lebih lanjut, Eggi Sudjana menegaskan, Presiden itu jangan sensitif cuma Joko Widodo (Jokowi). Namun, menurutnya, dari Sukarno sampai Joko Widodo (Jokowi) dan itu yang saya maksud Presiden.

“Pemahaman saya ini didasarkan pada pemikiran hukum berbasis teori ekonomi kemiskinan struktural,” tegas Eggi Sudjana.

Selanjutnya, dijelaskan Eggi Sudjana, jika soal ‘Presiden Bikin Rakyat Miskin’ menyoroti seluruh presiden secara umum, dirinya juga menyoroti mengenai Presiden Joko Widodo (Jokowi). Karena, menurutnya aksi bagi-bagi sembako saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan touring menunjukkan adanya kemiskinan.

Bahkan, menurutnya ini baru dipertontonkan kepada kita, ada bagi-bagi sembako saat acara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan membuktikan rakyat kita masih miskin. Tanpa disadari oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), jutaan orang lainnya tidak dapet. Cuma melihat di TV.

“Ini kan kebijakan yang nggak bener. Kita mau nyalahin siapa? Presiden dong. Jadi apa yang saya sebut Presiden yang membuat rakyat miskin itu fakta-faktanya jelas. Belum lagi soal hutang negara,” jelas Eggi Sudjana.

Selain itu, menurut jurubicara Istana Johan Budi SP, di masa Presiden Joko Widodo (Jokowi) indikator perbaikan ekonomi memperlihatkan tanda-tanda positif. Karena itu, tidak benar ada yang beranggapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat rakyat miskin.

“Di era pemerintahan Presiden Jokowi bangsa dan masyarakat Indonesia dari berbagai indikator ekonomi maupun sosial mengarah pada arah yang lebih baik,” ucap Johan Budi SP.

Sementara, pernyataan Eggi Sudjana ini menjadi kontroversi. Karena, ada yang mempertanyakan dan ada pula yang mendukung. Bahkan, partai-partai pro koalisi pemerintahan lainnya, PDIP, Golkar, PPP, Hanura dan Nasdem juga mempertanyakan pernyataan Eggi Sudjana tersebut.

Karena itu, Eggi Sudjana yang juga merupakan pengacara pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab tersebut diminta untuk belajar hukum lagi.

“Gelar sarjana hukum Eggi perlu dipertanyakan karena tidak mampu memahami dan membaca KK2 Freeport Generasi V tahun 1991. KK2 tersebut ditanda tangani oleh Ginandjar Kartasasmita pada tahun 1991 dan Jokowi belum berkuasa. KK2 tersebutlah yang mengatur divestasi setiap tahun kurun waktu tertentu sebesar 10%,” kata Ketua DPP Hanura Inas Nasrullah.

Sedangkan, Partai Gerindra juga sepakat dengan apa yang dilontarkan Eggi Sudjana soal ‘Presiden dan DPR buat rakyat miskin’.  Bahkan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN) senada dengan Eggi Sudjana, namun lebih menyoroti mengenai adanya ketimpangan dan kesenjangan ekonomi di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurut elite kedua partai politik (parpol) tersebut, ketimpangan dan kesenjagan itu nyata adanya. “Tambah miskin belum tentu. Tapi tambah timpang iya,” kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera saat dimintai konfirmasi, Minggu 15 April 2018.

SUMBERdetik
BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR