Terdakwa kasus korupsi e-KTP Setya Novanto.

JAKARTA, harianpijar.com – Terdakwa kasus korupsi pengadaan blanko kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP) Setya Novanto, saat membacakan pledoi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat 13 April 2018 memohon kepada majelis hakim, agar menjatuhkan hukuman seringan-ringannya. Karena, mengingat usianya yang sebentar lagi memasuki 63 tahun dan kondisi kesehatannya sudah mulai menurun.

“Yang Mulia, saya hanya bisa berharap kiranya memutus perkara saya dengan putusan yang seadil-adilnya dengan mengingat umur saya dan kesehatan yang mulai menurun,” kata Setya Novanto, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Menurut Setya Novanto, dirinya selama ini tidak pernah terlibat masalah hukum. Bahkan, dirinya juga merasa terpukul ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjeratnya sebagai tersangka korupsi e-KTP.

“Begitu ditetapkan sebagai tersangka dan terdakwa, secara jujur sangat berat dan saya terpukul. Apalagi sebagai Ketua DPR dari 560 anggota. Namun saya ikhlas kembali menjadi rakyat biasa dan pasrah,” kata Setya Novanto yang mencoba meyakinkan majelis hakim.

Lebih lanjut, ditegaskan Setya Novanto, dirinya juga meminta majelis hakim agar mengesampingkan tuntutan hukuman dari jaksa penuntut umum tentang pencabutan hak politiknya. Karena, dirinya sudah merintis karier di poltik selama hampir 20 tahun.

“Saya sudah hampir 20 tahun berkarir di dunia politik, dimulai dari tingkat terbawah hingga menjadi ketua DPR RI. Pencabutan hak politik selama lima tahun supaya dapat dipertimbangkan Yang Mulia atau setidaknya dapat dikesampingkan,” tegas pria kelahiran Bandung, 12 November 1955 itu.

Seperti diketahui, jaksa penuntut umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan tuntutan ke majelis hakim agar menghukum Setya Novanto dengan penjara selama 16 tahun, denda Rp 1 miliar dan membayar uang pengganti senilai USD 7,435 juta dan mencabut hak politik terdakwa selama lima tahun.