Ahmad-Shobri-Lubis
Ketum FPI Ahmad Shobri Lubis bertemu dengan Ketum MUI KH Ma'ruf Amin. (foto: Dok. detik)

JAKARTA, harianpijar.com – Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Ahmad Shobri Lubis menemui Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma’ruf Amin di kantor MUI kemarin. Kedatangannya itu untuk membahas kontroversi puisi Sukmawati Soekarnoputri.

Menurut Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Sa’adi, dalam pertemuan itu Ma’ruf Amin menjelaskan kronologi pertemuannya dengan Sukmawati beberapa hari lalu kepada Ahmad Shobri Lubis.

Pertemuan tersebut merupakan langkah tabayun Sukmawati terkait puisinya yang menuai kontroversi saat ini. Dalam pertemuan itu Sukmawati mengaku bahwa dirinya tak bermaksud menyinggung umat Islam dan berjanji tak akan mengulangi kembali.

Zainut Tauhid Sa’adi mengatakan, Ma’ruf Amin pun menerima permohonan maaf Sukmawati dan meminta pihak yang melaporkan Sukmawati ke Bareskrim Polri untuk mencabut laporannya.

“Beliau menyarankan untuk menyelesaikan masalahnya melalui mekanisme musyawarah demi menjaga situasi dan kondisi bangsa Indonesia yang sedang memasuki tahun politik agar tercipta ketenangan, kedamaian, dan tidak menimbulkan kegaduhan, gesekan, dan konflik yang berkepanjangan,” kata Zainut Tauhid Sa’adi dalam keterangannya, Kamis, 12 April 2018.

Selain itu, Ketua Umum MUI juga meminta penanganan masalah tersebut dilakukan dengan pendekatan dakwah, lebih merangkul bukan memukul dan menuntun bukan menuntut.

“Atas penjelasan Ketua Umum MUI tersebut, Ustaz Shobri, Ketua Umum FPI, mengucapkan banyak terima kasih dan bisa memahami atas langkah-langkah yang ditempuh oleh Pak Kiai Ma’ruf Amin sebagai ulama sepuh yang memang lebih mendahulukan aspek dakwahnya daripada aspek hukumnya. Namun beliau tetap meminta izin untuk melanjutkan proses hukum Ibu Sukmawati karena demi melaksanakan tugas amar makruf nahi mungkar,” jelas Zainut Tauhid Sa’adi.

Ma’ruf Amin juga menerima penjelasan tersebut karena menurutnya Indonesia adalah negara hukum dan setiap warga negara berhak menuntut keadilan sesuai undang-undang yang berlaku. (nuch/det)

BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR