#2019GantiPresiden.

JAKARTA, harianpijar.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai jika gerakan #2019GantiPresiden, bertujuan untuk kampanye, maka hal tersebut melanggar etika kampanye pemilu.

Menutu Staf Ahli Bidang Pemerintahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Suhajar Diantoro, pihaknya berharap jika kampanye partai politik (parpol) harus tetap memperhatikan etika politik.

Selain itu, partai politik (parpol) merupakan jembatan penghubung antara masyarakat dengan pemerintah. Karena itu, ada sejumlah pertimbangan etika yang harus diingat oleh partai politik (parpol).

“Parpol dalam menyampaikan visi,dan misi itu punya etika politik, ” kata Suhajar Diantoro dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR, Senin 9 April 2018.

Lebih lanjut, ditegaskan Suhajar Diantoro, jika saat ini ada gerakan #2019GantiPresiden dan memang bertujuan untuk berkampanye, maka gerakan ini tidak etis dilakukan.

“Kalau yang tadi itu dimaksudkan untuk kampanye, maka tidak boleh. Secara etika tidak boleh,” tegas Suhajar Diantoro.

Sementara, menurut Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan, belum ada aturan yang melarang gerakan #2019GantiPresiden yang digagas oleh Neno Warisman tersebut. Bahkan, KPU juga belum memiliki aturan yang menegaskan batasan larangan atau pedoman terhadap gerakan semacam itu.

“Hal tersebut belum diatur (dalam aturan Bawaslu). Sementara, saat ini juga belum ada pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres), belum juga ada penet capres-cawapres. Maka saya kira belum ada aturan larangannya,” kata Abhan.

SUMBERRepublika
BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR