Presiden Joko Widodo (Jokowi).

JAKARTA, harianpijar.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk mendukung rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang ingin melarang mantan narapidana korupsi menjadi caleg. Hal tersebut disampaikan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Koalisi AntiPolitisi Busuk.

Lain itu, Koalisi AntiPolitisiBusuk terdiri dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Indonesia Corruption Watch (ICW), Kode Inisiatif, Pusako FH Universitas Andalas, dan Kopel.

Menurut Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini, hal itu bisa dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM. Dikatakannya, salah satu langkah yang perlu ditempuh presiden, yakni meminta partai-partai politik agar menutup pintu bagi eks koruptor yang ingin menjadi caleg.

“Jadi bukan hanya KPU yang melarang, tapi partai politik juga melarang eks koruptor menjadi calegnya,” kata Titi Anggraini via pesan singkat, Senin 9 April 2018.

Ditegaskan Titi Anggraini, langkah lain yang dianggap perlu dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yakni dengan menyetujui larangan itu yang hingga kini masih berupa rancangan. Namun, larangan eks koruptor menjadi caleg merupakan salah satu aturan dalam rancangan PKPU.

Sementara, rancangan itu sendiri masih dibahas KPU bersama Komisi II DPR serta pihak pemerintah yang diwakili Kemendagri, sebelum disahkan.

Karena itu, atas nama Koalisi AntiPolitisi Busuk dirinya berharap pihak pemerintah dan DPR tidak menghapus larangan tersebut dari rancangan PKPU saat disahkan nanti.

“Ini adalah ujian komitmen pemerintah dan DPR terhadap tujuan pemilu, khususnya menghasilkan anggota legislatif yang kuat, bersih, dan mampu memperjuangkan aspirasi rakyat,” tegas Titi Anggraini.

Seperti diketahui, rencana KPU yang memuat larangan mantan koruptor mendapat banyak tentangan. Bahkan, KPU dinilai tidak dapat memuat larangan tersebut dalam PKPU karena UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu tidak memuat larangan tersebut. Namun, PKPU sendiri harus berisikan aturan yang sejalan dengan undang-undang tersebut.

Selanjutnya, menurut Titi Anggraini, KPU tetap dapat memuat larangan itu meski UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu tidak mengamanatkan hal tersebut. Bahkan, KPU berwenang membentuk aturannya sendiri sebagai penyelenggara pemilu.

Hal tersebut diutarakan Titi Anggraini, dengan merujuk Pasal 8 Ayat (2) UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

“Usulan KPU ini sama sekali tidak bertentangan dengan UU Pemilu karena larangan mencalonkan mantan napi korupsi diberikan kepada partai politik. Artinya, partai politik lah yang tidak boleh mencalonkan napi korupsi,” tandas Titi Anggraini.

SUMBERCNN Indonesia
BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR