Joko-Widodo
Presiden Joko Widodo (Jokowi). (foto: Dok. Aljazeera)

BOGOR, harianpijar.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) berbicara mengenai kritik terhadap program sertifikat tanah yang dinilai sebagai program bohong. Menurutnya, jika itu merupakan sebuah kritik maka harus berdasarkan data dan mencarikan solusi alternatif.

Hal itu dirinya sampaikan saat menghadiri Konvensi Nasional Galang Kemajuan 2018 yang digelar di Ballroom Puri Begawan, Bogor, Jawa Barat, hari ini.

Presiden Jokowi menjelaskan program sertifikat tanah untuk rakyat merupakan pecutan dari pemerintah agar masyarakat bisa banyak dan cepat mendapatkan sertifikat. Lantaran, di tahun-tahun sebelumnya, sertifikat yang dikeluarkan hanya sekitar 400-600 ribu di seluruh Indonesia.

Untuk itu, dirinya pun meminta Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN)/Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil untuk mengebut pencetakan sertifikat tanah tersebut.

“Berkaitan dengan sertifikat. Ini supaya bisa menjelaskan. Kita ini dulu-dulu tiap tahun hanya bisa menyerahkan 400-600 ribu sertifikat per tahun. Padahal bidang tanah yang harus kita sertifikatkan harusnya 126 juta sertifikat. Yang baru diberikan kepada rakyat sampai saat ini baru 52 juta. Apa artinya? Artinya kalau setiap tahun hanya 400-600 ribu kita butuh 130 tahun untuk semuanya rampung,” kata Presiden Jokowi, Sabtu, 7 April 2018.

“Saya minta 2017 dari 500 ribu menjadi 5 juta sertifikat harus keluar dari Kantor BPN. Tahun ini 7 juta harus keluar dari kantor BPN. Kalau ada yang bertanya kepada saya caranya gimana? Bukan urusan Presiden. Itu urusan menteri,” imbuhnya.

Bahkan, Presiden Jokowi mengatakan tak segan mencopot Sofyan Djalil dari jabatan menteri jika target yang diminta itu tidak tercapai.

“Saya perintah ke menteri, hati-hati kalau gak ketemu 5 juta, saya ganti kamu. Janjian itu. Untungnya bisa,” ujar Presiden Jokowi.

“Artinya apa? Kita ini punya target dengan angka yang jelas. Ada yang bisa tercapai, ada yang tidak. Karena memang rintangan di lapangan kadang tidak sesuai seperti apa yang kita pikirkan,” sambungnya.

Sedangkan, mengenai kritik terhadap program tersebut. Presiden Jokowi mengatakan kritik memang boleh dilakukan di negara demokrasi seperti Indonesia.

Namun, menurutnya, harus bisa membedakan antara kritik dengan nyinyir dan juga fitnah.

“Di negara kita yang berdemokrasi ini kita boleh mengkritik. Gak apa. Tapi orang harus mengerti mana yang kritik mana yang mencemooh. Itu beda,” kata Presiden Jokowi.

“Mana yang kritik, mana yang nyinyir. Mana yang kritik mana yang fitnah. Beda itu,” tambahnya.

Selain itu, Presiden Jokowi juga mengatakan, kritik yang disampaikan haruslah berdasarkan fakta dan bisa mencarikan solusi alternatif.

“Masyarakat harus mulai mengerti, bisa membedakan. Semuanya kalau mengkritik itu berbasis data dan bisa mencarikan solusi alternatif. Kalau tidak itu apa namanya,” tandasnya. (nuch/det)

BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR