Kuasa hukum Menkumham I Wayan Sudirta.

JAKARTA, harianpijar.com – Kuasa hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) I Wayan Sudirta, mengatakan dalam sidang lanjutan gugatan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, hari ini Kamis 5 April 2018, pihaknya selaku Tergugat akan mengahdirkan ahli sosiologi politik islam.

Menurut I Wayan Sudirta, selaku pihak tergugat dalam sidang lanjutan gugatan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), pihaknya akan menghadirkan dua orang ahli.

“Pada persidangan hari ini, kami selaku pihak Tergugat akan menghadirkan dua orang ahli, yaitu ahli sosiologi politik Islam serta ahli pemikiran dan praktik politik Islam,” kata I WayanSudirta saat dikonfirmasi di PTUN Jakarta, Kamis, 5 April 2018.

Namun, belum diketahui siapa ahli yang akan dihadirkan Menkumham. Bahkan, sidang lanjutan gugatan HTI juga belum berlangsung.

Sementara, pada persidangan sebelumnya, Kamis 29 Maret 2018 Menkumham telah menghadirkan ahli hukum administrasi negara Zudan Arif Fakhrulloh yang saat ini menjabat sebagai Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

Zudan Arif Fakhrulloh dalam sidang tersebut menjelaskan,  hal-hal terkait keputusan tata usaha negara serta kewenangan pejabat secara umum, yang secara tidak langsung menggambarkan legalitas Pemerintah melalui Menkumham mencabut status badan hukum HTI.

Selanjutnya, dikatakan Zudan Arif Fakhrulloh, setiap keputusan tata usaha negara dapat dinyatakan sah apabila memenuhi tiga aspek. Pertama, tertib kewenangan yakni ditandatangani oleh pejabat yang diberikan kewenangan oleh undang-undang.

Kedua, dibuat dengan prosedur yang sudah disepakati dalam institusi. Ketiga, memiliki substansi yang benar yaitu tidak memuat cacat yuridis, tidak khilaf, tidak ada penipuan dan paksaan.

Menurut Zudan Arif Fakhrulloh, dalam aspek keberlakuannya, setiap keputusan yang telah dibuat pejabat tata usaha negara itu berlaku sesaat setelah ditandatangani. Sedangkan dalam aspek pemerintahan, ketika ada perbedaan waktu antara tanggal ditandatangani dengan tanggal penyerahan, maka berlakunya ketika tanggal penyerahan terhadap subyek.

Sementara, juga ditegaskan Zudan Arif Fakhrulloh, dalam konteks pencabutan badan hukum sebuah organisasi, ketika sudah ditandatangani pencabutan badan hukumnya oleh pejabat tata usaha negara yang berwenang, baju atau status badan hukumnya sudah terlepas dan yang tersisa hanya lah anggota-anggota atau mantan anggota badan hukum tersebut.

“Karena itu, siapapun yang dirugikan atas keputusan pejabat tata usaha negara secara pribadi boleh mengajukan gugatan, termasuk anggota badan hukum, sepanjang merasa dirugikan,” tegas Zudan Arif Fakhrulloh.

SUMBERMetro
BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR