Gedung-KPK
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (foto: Antara)

JAKARTA, harianpijar.com – Pengamat hukum Universitas Al Azhar Indonesia Prof Suparji Ahmad menyarankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera melakukan pemeriksaan terhadap Puan Maharani dan Pramono Anung, yang disebut oleh Setya Novanto menerima aliran uang proyek e-KTP.

Menurut Suparji Ahmad, hal itu dilakukan untuk menghentikan spekulasi publik terkait adanya diskriminasi hukum.

“Ya nama-nama yang disebut oleh Novanto itu harus ditindaklanjuti dan menjadi bagian dari uraian dalam tuntutan dan putusannya,” ujar Suparji Ahmad seperti dilansir dari Republika, Jumat, 30 Maret 2018.

Suparji Ahmad mengatakan, jika kedua nama tersebut tidak diproses maka dipastikan akan menimbulkan prasangka negatif dari publik. Apalagi, kedua nama dalam ‘nyanyian’ Setya Novanto itu merupakan politisi besar PDIP yang juga merupakan pejabat di pemerintahan.

“Jika tidak dipanggil untuk dimintai keterangan, juga akan berdampak negatif kepada yang bersangkutan karena bisa muncul berbagai fitnah,” kata Suparji Ahmad.

Dirinya menjelaskan, tertangkapnya Setya Novanto dalam kasus megakorupsi e-KTP harus menjadi titik penting pengungkapan nama-nama besar yang juga terlibat.

Karena itu, menurut Suparji Ahmad, KPK harus memeriksa nama-nama yang disebut oleh Setya Novanto untuk memastikan kebenaran dan menindaklanjuti sesuai mekanisne hukum jika keterangan tersebut benar. (nuch/rep)