Jusuf-Kalla-JK
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). (foto: Antara Foto)

JAKARTA, harianpijar.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) berbicara mengenai hubungan pemerintah dengan ulama terkait adanya tudingan pemerintah anti terhadap para ulama setelah aksi 411 dan 212 tahun 2016 lalu.

JK mengatakan, secara kebetulan setelah aksi 212 ada beberapa tokoh yang berurusan dengan aparat penegak hukum dan dilakukan penahanan. Kemudian, langkah aparat menahan tokoh agama tersebut dibesar-besarkan bahwa pemerintah anti ulama.

“Ya, ada kasus-kasus tertentu yang kemudian orang blow up, khususnya setelah kejadian 212 ada beberapa tokoh memang karena dianggap melakukan sesuatu kemudian ditahan. Habib Rizieq tidak kembali. Orang kemudian isukan macam-macam itu,” ujar JK dalam sebuah acara seperti dilansir dari detik, Jumat, 30 Maret 2018.

Padahal, dikatakan JK, orang-orang yang duduk di dalam pemerintahan saat ini mayoritas juga beragama Islam.

Karena itu, menurutnya, hubungan antara umara (pemimpin) dengan ulama haruslah saling menghormati. Pemerintah menghormati ulama, ulama juga harus menghormati umara yang menjalankan pemerintahan.

Lebih lanjut JK mengatakan, dengan adanya penilaian bahwa saat ini pemimpin anti ulama, maka pemerintah berupaya untuk memperbaiki pandangan tersebut.

“Kami juga berusaha untuk memperbaiki pandangan itu (pemerintah anti ulama),” katanya.

Selain itu, JK juga meminta kepada aparat penegak hukum untuk melepaskan tokoh ulama yang ditahan jika memang tidak terbukti bersalah. Hal ini, ditegaskan JK, bukanlah bentuk intervensi terhadap aparat penegak hukum.

JK yang juga merupakan Ketua Dewan Masjid Indonesia itu mengatakan, di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama dirinya hubungan pemerintah dengan ulama sangat baik.

“Tak ada kriminalisasi, kalau dulu ada (tragedi) Tanjung Priok, (kasus Talangsari) Lampung. Sekarang Alhamdulillah tidak ada,” ujarnya. (nuch/det)