Setya-Novanto
Setya Novanto bersiap menjalani sidang lanjutan kasus korupsi proyek e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis, 29 Maret 2018. (foto: Liputan6/Helmi Fithriansyah)

JAKARTA, harianpijar.com – Setya Novanto tetap membantah bahwa dirinya menerima fee sebesar USD 7,3 juta terkait proyek e-KTP sebagaimana yang disebutkan oleh jaksa KPK dalam surat tuntutan. Selain itu, Setya Novanto juga menepis tudingan jaksa soal melakukan intervensi dalam proyek e-KTP.

“Saya menghargai apa yang sudah diputuskan. Namun yang jelas tuh bahwa tadi sudah disampaikan JPU, tidak ada penerimaan secara langsung ke saya. Jadi saya memang tidak pernah menerima uang langsung,” ujar Setya Novanto seusai menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis, 28 Maret 2018.

“Masalah anggaran, kan nggak bisa saya sebagai ketua fraksi. Satu fraksi nggak bisa mempengaruhi,” lanjutnya.

Mantan Ketua DPR itu juga membantah keponakannya, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, dan orang dekatnya, Made Oka Masagung, sebagai kepanjangan tangannya.

Menurut Setya Novanto, keponakannya itu telah bersepakat dengan Andi Agustinus alias Andi Narogong soal proyek e-KTP sebelum menemuinya.

“Terkait Irvan dan Andi kepanjangan tangan saya, itu nggak benar karena mereka pengusaha. Irvan keponakan saya juga pengusaha. Saya tidak pernah mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan kedua belah pihak,” kata Setya Novanto.

“Tadi ada juga yang saya lihat mengenai terkait pengganti, atau pengaruh terhadap saudara Andi dan Irman-Sugiharto bagaimana saya mempengaruhi? Karena ini sudah dilakukan saudara Andi sebelum ketemu saya, yaitu ketemu almarhum Burhanuddin sudah membicarakan kesepakatan, dan kesepakatan itu sudah dibicarakan sejak awal. Saya tidak pernah diberitahu soal ini. Jadi itu yang menjadi ujian-ujian bagi saya,” tambahnya.

Karena itu, Setya Novanto mengatakan pihaknya akan menyiapkan nota pembelaan atau pleidoi untuk menangkis tuntutan jaksa tersebut. Meskipun begitu, dirinya mengaku tetap kaget dengan besarnya tuntutan jaksa, yakni 16 tahun penjara.

“Tapi nanti kita lihat dalam pleidoi, dan terus terang saya sebagai manusia biasa ya sangat kagetlah, secara jujur saya kaget dapet tuntutan yang seperti itu. semua itu saya percayakan pada proses hukum,” tuturnya.

Seperti diketahui, Setya Novanto dituntut hukuman 16 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Jaksa KPK meyakini Setya Novanto terlibat dalam korupsi proyek pengadaan e-KTP.

Menurut Jaksa KPK, Setya Novanto terbukti melakukan intervensi dalam proses penganggaran serta pengadaan barang dan jasa paket e-KTP. Selain itu, Setya Novanto juga disebut telah menyalahgunakan kesempatan dan sarana karena kedudukannya sebagai anggota DPR dan Ketua Fraksi Partai Golkar.

Jaksa KPK menyatakan, dari pengurusan pembahasan anggaran e-KTP, Setya Novanto menerima uang fee dengan total USD 7,3 juta. Rinciannya, sejumlah USD 3,5 juta diberikan melalui Irvanto Hendra Pambudi Cahyo serta sejumlah USD 1,8 juta dan USD 2 juta diberikan melalui perusahaan Made Oka Masagung. (nuch/det)

BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR