Ahok
Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). (foto: instagram/basukibtp)

JAKARTA, harianpijar.com – Pengamat hukum pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta M Mudzakkir bicara soal status tahanan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) yang hingga saat ini masih berada di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok.

Mudzakkir mengatakan, Ahok seharusnya sudah berada di lembaga permasyarkatan (lapas) karena upaya peninjauan kembali (PK) yang diajukan Ahok ditolak oleh Mahkamah Agung (MA). Menurutnya, penempatan Ahok ke lapas seharusnya langsung dilakukan setelah keputusan diterima.

“Semestinya, jaksa melakukan eksekusi lalu serahkan ke lapas untuk melaksanakan putusan pengadilan. Di sana, status Ahok berubah menjadi anak binaan,” kata Mudzakkir seperti dilansir dari Republika, Rabu, 28 Maret 2018.

Lebih lanjut Mudzakkir menjelaskan, proses tersebut tidak bisa diganggu gugat dengan alasan apapun, termasuk kekhawatiran soal kondisi lapas yang dinilai tidak aman untuk Ahok.

Menurutnya, jika lapas tertentu dianggap tidak aman, maka sepatutnya lapas itu dikosongkan dan semua warga binaan ditempatkan di Mako Brimob. Atau, pihak terkait mencari lapas yang paling aman di Indonesia dan terletak di daerah terpencil seperti Nusa Kambangan.

Terkait hal itu, Mudzakkir pun mempertanyakan kepada kejaksaan, Kemenkumham, serta lembaga di bawahnya soal keputusan mereka tersebut.

“Ahok diperlakukan yang sama, seharusnya,” tandasnya.

Selain itu, Mudzakkir juga mengkritik soal remisi yang diberikan kepada Ahok saat Natal kemarin. Dirinya menilai Ahok belum menjalani pidana penjara, karena jika masih di Mako Brimob, tidak ada pembinaan, evaluasi, dan juga remisi yang wajib didapat ketika seseorang sudah sah sebagai anak binaan.

Mudzakkir mengatakan, berapa lama pun Ahok di rutan, berarti Ahok belum mendapat binaan dan belum memenuhi syarat pembinaan. Meskipun, sampai vonisnya habis di situ, Ahok tetap tidak dapat dianggap menjalani masa tahanan.

Sebelumnya, pada Senin, 26 Maret 2018, Mahkamah Agung (MA) menolak PK yang diajukan oleh Ahok terkait vonis 2 tahun penjara atas kasus penistaan agama. (nuch/rep)

loading...