Jusuf-Kalla-JK
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). (foto: dok. Forumkeadilan)

JAKARTA, harianpijar.com – Partai Golkar masih berniat mengusung Jusuf Kalla (JK) menjadi calon wakil presiden (cawapres) Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2019 mendatang. Bahkan, partai Golkar akan mempertimbangkan lebih lanjut, jika Mahkamah Konsititusi (MK) membolehkan.

Menurut anggota Dewan Pembina Partai Golkar Fahmi Idris, bakal ada pihak yang mengajukan uji materi atau judicial review terhadap UUD 1945 ke MK agar JK dapat maju kembali menjadi cawapres.

Berdasarkan pasal 7 UUD 1945, JK tidak dapat menjadi cawapres kembali. Karena, dalam pasal tersebut disebutkan batas maksimal seseorang dapat menjabat sebagai wakil presiden adalah dua kali periode.

“Bukan (amandemen UUD 1945), melalui MK. Jadi tentu akan ada nanti judicial review. Bisa oleh orang, juga bisa oleh Golkar, tapi kemungkinannya dimajukan oleh orang,” kata Fahmi Idris saat ditanya apakah partainya masih ingin mengusung JK sebagai cawapres, di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa, 27 Maret 2018.

Lebih lanjut Fahmi Idris mengatakan, jika MK memperbolehkan, Partai Golkar akan mempertimbangkan lebih lanjut. Bahkan, menurutnya, Partai Golkar masih berniat mengusung JK menjadi cawapres untuk Jokowi.

Namun, sebaliknya, jika MK tidak memperbolehkan JK mencalonkan diri kembali, maka partainya akan mencari tokoh yang lain.

“Menurut pertimbangan kami, mencari tokoh lain itu tidak terlalu sulit dan rumit, karena kita punya calon,” ujar Fahmi Idris.

Dirinya mengatakan, selain JK, tokoh lain yang akan dipertimbangkan untuk jadi cawapres adalah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Menurut Fahmi Idris, Airlangga Hartarto telah diusulkan menjadi cawapres sejak Munaslub pada Desember 2017 oleh para kader.

“Kemarin pada waktu raker juga isu itu juga diangkat. Juga mencalonkan ketua umum sebagai cawapres,” tandasnya. (cnn)