hasto-sekjen-pdip
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

JAKARTA, harianpijar.com – Pernyataan terdakwa korupsi e-KTP Setya Novanto, yang menyebut Menko PMK Puan Maharani dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung sebagai penerima aliran dana e-KTP masing-masing USD 500 ribu, mulai diragukan kebenarannya.

Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, kesaksian Setya Novanto dalam sidang lanjutan kasus korupsi e-KTP di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis, 22 Maret 2018 lalu, mulai diragukan kebenarannya. Lain itu, melalui pengacaranya, Made Oka Masagung membantah kesaksian tersebut.

Selanjutnya, pernyataan terdakwa korupsi e-KTP tersebut adalah rekayasa. Bahkan, dirinya juga mengungkit kembali kejadian saat Setya Novanto berpura-pura sakit hingga merekayasa kecelakaan ketika diburu oleh KPK untuk ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP.

“Ini tentu saja mengurangi bobot kebenaran yang disampaikan pak Setnov, itu adalah sebuah kepura-puraan. Yang selama ini pura-pura sakit, pura nabrak tiang listrik, dan sebagainya,” kata Hasto Kristiyanto saat dikonfirmasi di Kantor DPP PPP, Jakarta, Senin 26 Maret 2018.

Lebih lanjut, ditegaskan Hasto Kristiyanto, meski demikian PDI Perjuangan memahami suasana kebatinan mantan Ketua Umum Partai Golkar itu yang sedang menjalani proses hukum atas kasusnya.

“PDIP memberikan dukungan kepada KPK dalam upaya-upaya pemberantasan korupsi. Tetapi, pada saat bersamaan kami memahami perasaan, suasana kebatinan dari bapak Setya Novanto karena apa pun tidak mudah,” tegas Hasto Kristiyanto.

Sementara, tersangka korupsi e-KTP Made Oka Masagung melalui kuasa hukumnya, membantah pernyataan terdakwa Setya Novanto di persidangan yang menyebut adanya aliran uang ke sejumlah pihak, termasuk Komisi II DPR dan Ketua Fraksi.

Sedangkan, dalam persidangan e-KTP pada Kamis 22 Maret lalu, Setya Novanto mengatakan bahwa ada pemberian uang dari Made Oka saat berkunjung ke kediamannnya bersama Andi Agustinus alias Andi Narogong.

“Kalau menurut klien saya, pernyataan Setnov di muka pengadilan minggu lalu itu tidak benar,” kata kuasa hukum Made Oka, Bambang Hartono.

Selain itu, dikatakan Bambang Hartono, bantahan Made Oka Masagung termasuk juga soal aliran dana korupsi e-KTP yang disebut Setya Novanto masuk ke kantong kader PDIP Pramono Anung dan Puan Maharani.

“Pernyataan Setnov enggak benar,” tandas Bambang Hartono.