Kuasa Hukum Setya Novanto, Firman Wijaya.

JAKARTA, harianpijar.com – Kuasa hukum terdakwa korupsi e-KTP Setya Novanto, Firman Wijaya memilih untuk menyerahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait bantahan Made Oka Masagung apa yang dikatakan kliennya dalam persidangan.

“Soal bantah-membantah ya kita tidak tahu. Kita serahkan saja ke proses penyidikan KPK seperti apa. Kami juga sebagai penasihat hukum hanya mampu memberikan bantuan-bantuan hukum saja,” kata Firman Wijaya saat dikonfirmasi di Gedung KPK, Jakarta, Senin 26 Maret 2018.

Menurut Firman Wijaya, dirinya belum dapat memberikan komentarnya lebih lanjut soal keterangan Setya Novanto yang menyebut nama Puan Maharani dalam persidangannya. Bahkan, menurutnya penyebutan itu juga sesuatu yang dinamis. Karena itu, dirinya menyerahkan semuanya kepada KPK.

“Itu keterangan terdakwa di ruang sidang. Hasil pemeriksaan di penyidikan juga. Ya, kita serahkan semua kepada KPK,” ucap Firman Wijaya.

Lebih lanjut, ditegaskan Firman Wijaya, semua apa yang dikatakan oleh kliennya (Setya Novanto-red) di persidangan pada Kamis 22 Maret 2018 lalu itu perlu dilakukan pendalaman. Bahkan, dirinya juga meminta agar semua menunggu proses tersebut. Lain itu, masih adanya perkara lain yang terkait dengan e-KTP yang juga belum selesai.

“Semua perlu pendalaman, ya kita tunggu saja. Kan belum selesai perkara yang lain.Perkara Pak Irvanto belum, perkara Pak ini (Made Oka) belum. Kita tunggu saja,” tegas Firman Wijaya.

Selanjutnya, Firman Wijaya juga menjelaskan, proses kasus dugaan korupsi e-KTP  merupakan proses yang panjang. Bahkan, menurutnya kasus ini sebagai tindak pidana kolosal. Karena itu, kasus kolosal itu perlu dituntaskan.

“Karena ternyata perlu penuntasan kasus kolosal ini. Mungkin, itulah yang menjadi spirit Pak Novanto, termasuk Pak Irvanto,” jelas Firman Wijaya.

loading...