donal-fariz
Donal Fariz.

JAKARTA, harianpijar.com – Terdakwa kasus korupsi pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP) Setya Novanto dalam persidangan pernah menyebut ada aliran uang untuk menutup kekurangan dana penyelenggaraan Rapimnas Partai Golkar pada 2012.

Selain itu, dalam kasus suap Badan Keamanan Laut (Bakamla) terungkap adanya aliran dolar Amerika Serikat (USD) sebesar USD 300 ribu ke politisi Partai Golkar Fayakhun Andriadi.

Bahkan, transkrip pembicaraan antara Fayakhun Andriadi dengan Managing Director PT Rohde and Schwarz Erwin Arif teruangkap adanya permintaan uang yang dipergunakan untuk penyelenggaraan Munaslub Partai Golkar di Bali, Mei 2016.

Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan aliran uang korupsi ke Partai Golkar. Menurutnya, jika memang terbukti menerima uang korupsi, maka risikonya adalah dibubarkan.

Seperti diketahui, kasus korupsi e-KTP dan kasus suap proyek satellite monitoring Bakamla saat ini tengah disidangkan dan mengungkap aliran uang korupsi ke partai golkar itu.

Menurut Donal Fariz, Pasal 20 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bisa menjangkau korporasi atau badan hukum. Selain itu, KPK juga bisa menggunakan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

“Bisa kena UU Tipikor dan UU TPPU untuk korupsi korporasi. Bisa dibubarkan, meski belum ada contohnya,” kata Donal Fariz, Minggu, 25 Maret 2018.

Donal Fariz mengatakan, KPK bisa menelusuri dugaan tentang aliran dana ke Partai Golkar tersebut. “Harus diuji kebenarannya oleh KPK,” tandasnya. (jpn)

BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR