Gedung-KPK
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (foto: Antara)

JAKARTA, harianpijar.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mempersilakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta keterangan terkait tudingan Setya Novanto yang menyebut nama Puan Maharani dan Pramono Anung sebagai penerima dana e-KTP masing-masing USD 500 ribu.

Karena itu, KPK diminta tidak menyia-nyiakan ‘lampu hijau’ yang diberikan Presiden Jokowi untuk mengusut nama-nama tersebut.

“Betul ketika Jokowi katakan ada fakta dan bukti yang cukup silakan telusuri, saya pikir ini ialah lampu hijau dari Presiden,” kata peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho dalam diskusi bertajuk ‘Nyanyian Ngeri Setnov’ di Jakarta, Sabtu, 24 Maret 2018.

Emerson Yuntho pun meminta KPK tidak ragu menelusuri kebenaran kata-kata Setya Novanto. Bahkan, dirinya menyarankan agar dilakukan pemeriksaan silang saksi ataupun tokoh lain yang dapat memperkuat pernyataan itu.

“Perspektif kami di ICW, lakukan saja penyelidikan, kalau tidak ada bukti, kan bisa dihentikan. Beda dengan penyidikan yang mau tidak mau harus masuk ke pengadilan kalau sudah ada tersangkanya,” ujar Emerson Yuntho.

Selain itu, menurut Emerson Yuntho, info soal Puan Maharani dan Pramono Anung tersebut juga berasal dari persidangan di pengadilan.

“Info dari setan pun wajib ditindaklanjuti. Walau ada info katanya-katanya, tapi dalam penegakan hukum, itu harus ditindaklanjuti benar atau tidaknya,” jelasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Kamis, 22 Maret 2018, Setya Novanto menyebut nama Puan Maharani dan Pramono Anung menerima aliran uang dari proyek e-KTP dan uang itu diberikan oleh Made Oka Masagung. (Met)

BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR