Direktur Indobarometer M Qodari.

JAKARTA, harianpijar.com – Menjelang pemilihan presiden (Pilpres) 2019 mendatang, adanya wacana koalisi partai politik yang pernah tergabung di Koalisi Merah Putih (KMP) pada Pilpres 2014, akan kembali terulang. Lain itu, wacana koalisi di Pilpres 2019 ini muncul atas imbauan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab dan bahkan, menurut juru bicara Front Pembela Islam (FPI) Slamet Maarif koalisi ini sebagai Koalisi Permanen 212.

Menurut Pengamat politik sekaligus Direktur Indobarometer M Qodari, dirinya menilai aneh dengan pemberian nama koalisi ini. Lantaran, penamaan tersebut dari kelompok di luar partai politik dan peristiwa 212 bukan merupakan peristiwa yang dijalankan partai politik.

“Pertama, saya aneh jika disebut koalisi 212. Karena setahu saya, peristiwa 212 bukan peristiwa partai politik. Itu bukan pertemuan atau koalisi parpol. Itu kan kelompok masyarakat,” kata M Qodari dalam perbincangan, Jumat 23 Maret 2018.

Lebih lanjut, ditegaskan M Qodari, hal kedua koalisi ini tak akan kuat karena bukan diinisiasi langsung parpol-parpol. Bahkan, dicontohkannya ada Poros Tengah pada tahun 1999 yang mengusung Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai capres alternatif.

Selanjutnya, karena digerakkan langsung oleh partai politik, pengusungan tersebut dapat berjalan dan mendorong Gus Dur sebagai presiden ke-4 RI. Namun, dirinya tidak melihat hal tersebut di Koalisi Permanen 212 ini.

“Kedua, menurut saya agak sulit jika bicara pola koalisi semacam ini jika diendorse dari luar. Kita ingat, misalnya tahun ’99, ada Poros Tengah yang motornya itu Pak Amien Rais, dan lain-lain,” tegas M Qodari.

Selain itu, dikatakan M Qodari, poros tengah itu bisa berhasil menaikkan Gus Dur jadi calon presiden. Poros Tengah itu bisa terjadi karena inisiatifnya dari parpol sendiri bukan dari luar sehingga berhasil.

“Jadi menurut saya, kalau mau berhasil, memang keinginan itu harus datang dari dalam (internal parpol). Bukan dari luar. Karena yang aktor sesungguhnya para aktor politik itu bukan dari kelompok para masyarakat,” ucap M Qodari.

Bahkan, menurutnya koalisi ini dapat mengambil langkah politik seandainya sudah mengakomodasi pemikiran dari para petinggi keempat partai yang tergabung. Namun, diluar itu dirinya tidak memandang koalisi ini akan dapat menjadi penantang Jokowi di Pilpres 2019.

Sementara, dikatakan M Qodari, terlepas dari efektifitas langkah politik Koalisi Permanen 212, dirinya juga belum melihat kerja sama ini dapat berumur panjang. Karena, koalisi ini belum sepenuhnya terbentuk dan ada kesepakatan bersama di antara keempat partai.

“Boro-boro umurnya panjang, jadi juga belum tentu. Ngomong umur panjang-pendek itu kalau sudah lahir, barangnya sudah jadi. Ini jadi juga belum. Jadi dulu dong. Baru komentar umur panjang-pendek. Jadi juga belum, diterima juga belum ide ini. Jadi kita lihat dulu, diterima atau nggak idenya,” ujar M Qodari.

Sebelumnya, pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab mengusulkan Gerindra-PKS-PAN-PBB mewujudkan Koalisi Permanen 212. Karena, koalisi ini diharapkan dapat melawan Jokowi di Pilpres 2019. Bahkan, diimbau Koalisi Permanen 212 segera dipatenkan untuk bersama-sama mencari penantang Jokowi di Pilpres 2019 mendatang.