Ketua DPP PDIP Trimedya Panjaitan.

JAKARTA, harianpijar.com – Pernyataan Setya Novanto yang menyebut Puan Maharani dan Pramono Anung menerima suap S$500 ribu, yang didapat dari hasil mendengar informasi dari orang lain, tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menurut Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Trimedya Panjaitan, pernyataan Setya Novanto sangat lemah dijadikan bukti dan terkesan untuk mencari sensasi politik agar hukumannya diringankan.

“Apa yang disampaikan Pak Setnov menurut KUHAP masuk kategori testimonium de auditu,” kata Trimedya Panjaitan dalam keterangan tertulisnya, Jumat 23 Maret 2018.

Lebih lanjut, ditegaskan Trimedya Panjaitan, berdasarkan analisa sepanjang persidangan bahwa Made Oka Masagung selaku informan Setya Novanto, tidak pernah menyebut Puan Maharani dan Pramono Anung menerima suap S$500 ribu terkait dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP.

Selanjutnya, karena itu pernyataan Setya Novanto dianggap hanya untuk memuluskan jalan menjadi justice collaborator (JC).

“Kami paham Pak Setnov dalam situasi tertekan dan berupaya menjadi justice collaborator. Tampilan psikologis orang seperti ini adalah mencoba menampilkan bahwa dirinya bukan designer,” tegas Trimedya Panjaitan.

Selain itu, Trimedya Panjaitan juga menjelaskan, pokok materi persidangan seharusnya melihat Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan para saksi di pengadilan, salah satunya BAP Nazaruddin.

Merunut BAP Nazaruddin, dirinya menyebut proyek e-KTP dibuat pada era pemerintahan menteri berinisal GM dan SS.

Selanjutnya, masih dalam BAP Nazaruddin, ada pertemuan antara Nazaruddin, Setya Novanto, Anas Urbaningrum, dan Andi Narogong membahas pembagian fee proyek e-KTP untuk GM.

“PDI Perjuangan mendukung pengembangan kasus tersebut berdasarkan BAP dan keterangan saksi di pengadilan, bukan atas dasar isu dengan motif politik” jelas Trimedya Panjaitan.

Menurut Trimedya Panjaitan, atas dasar BAP Nazaruddin tersebut, dirinya sejalan dengan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang meyakini bahwa perancang dan aktor intelektual korupsi proyek e-KTP berasal dari pemerintah sebelum Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Bahkan, menurutnya PDIP sejak awal sudah menduga proyek e-KTP dirancang untuk dikorupsi dengan tujuan untuk memenangkan pemerintahan sebelumnya pada Pemilu 2014.

“Hal tersebut juga pernah disinggung oleh Nazaruddin. Tanpa disangka muncullah Pak Jokowi yang mendapatkan dukungan kuat dari rakyat,” ucap Trimedya Panjaitan.

Karena itu, dikatakan Trimedya Panjaitan, PDIP berharap pengungkapan korupsi proyek e-KTP difokuskan pada inisiator proyek e-KTP, yakni GM dan SS.

“PDIP mendukung pengungkapan tuntas kasus e-KTP yang difokuskan dari inisiator program e-KTP tersebut, yakni GM dan SS menurut BAP Nazaruddin,” tandas Trimedya Panjaitan.

SUMBERCNN Indonesia
BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR