jokowi-kpk
Presiden Joko Widodo (Jokowi).

JAKARTA, harianpijar.com – Dalam sidang lanjutan kasus korupsi e-KTP di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis, 22 Maret 2018, terdakwa Setya Novanto menyebutkan nama Puan Maharani dan Pramono Anung sebagai penerima dana e-KTP masing-masing USD 500 ribu.

Menurut Presiden Joko Widodo (Jokowi), dirinya mempersilakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta keterangan terkait tudingan tersebut.

“Diproses saja. Semua harus berani bertanggung jawab,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jumat 23 Maret 2018.

Lebih lanjut, ditegaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Indonesia merupakan negara hukum. Karena itu, pemeriksaan bisa dilakukan asal ada bukti hukum yang kuat.

“(Bisa diperiksa) Dengan catatan tadi harus ada fakta-fakta serta bukti hukum yang kuat,” tegas Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sementara, Setya Novanto dalam persidangan mengatakan, dirinya mengetahui kabar penerimaan fee oleh Puan dan Pramono dari Direktur PT Delta Energy Made Oka Masagung dan koleganya Andi Agustinus alias Andi Narogong, serta keponakannya, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo. Bahkan, menurutnya mereka memberi tahukan hal itu saat berkumpul di rumahnya.

Namun, Pramono Anung telah membantah tudingan Setya Novanto yang disampaikannya dalam persidangan tersebut. Bahkan, dirinya siap dikonfrontasi di persidangan bersama Setya Novanto.

SUMBERCNN Indonesia
BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR