Ferdinand-Hutahaean
Ferdinand Hutahaean. (foto: dok. The Telegram)

JAKARTA, harianpijar.com – Partai Demokrat angkat bicara terkait pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto soal aliran dana korupsi proyek e-KTP yang diduga diterima dua kadernya, Puan Maharani dan Pramono Anung.

Kepala Divisi Advokasi dan Hukum serta Komunikator Politik DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menilai apa yang dilakukan Hasto Kristiyanto sebagai sekjen PDIP sangatlah tidak bijak dan tidak elok.

“Menyalahkan dan menggiring kesalahan kepada pemerintah kala itu adalah sebuah perbuatan cuci tangan yang tak patut dilakukan terlebih menuding dan mengalihkan kesalahan kepada pihak lain,” kata Ferdinand Hutahaean seperti dilansir dari JPNN, Jumat, 23 Maret 2018.

Dirinya mengatakan, perbuatan korupsi bukanlah ditentukan oleh posisi partai politik sebagai oposisi atau penguasa. Menurut Ferdinand Hutahaean, perilaku korupsi adalah terkait moral seseorang sehingga tidak takut menerima suap atau melakukan korupsi, jadi tidak ada kaitannya dengan posisi sebagai oposisi atau penguasa.

“Coba lihat jumlah kader PDIP yang ditangkap KPK saat beroposisi, sedikit apa banyak? Itu akan menjawab tesis Hasto Kristiyanto yang hanya untuk cuci tangan,” ujarnya.

Selain itu, dikatakan Ferdinand Hutahaean, KPK juga telah menyatakan tidak ada keterlibatan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam e-KTP. Jauh dan hampir tidak ada keterlibatan itu.

“Kami paham tujuan Hasto ingin menyeret-nyeret SBY yang kala itu sebagai presiden untuk menutupi keterlibatan kader PDIP dalam pusaran korupsi e-KTP. Cara ini tidak elok dan tidak patut dan akan menjadi fitnah,” kata Ferdinand Hutahaean.

Untuk itu, dirinya menyarankan kepada PDIP agar meniru cara Partai Demokrat dalam menangani kader yang korupsi. Berhentikan dan biarkan hukum berjalan tanpa intervensi, itulah moral yang baik dan pro pemberantasan korupsi.

“Bukan melindungi kader dengan cara melempar masalah ke pihak lain,” ujar Ferdinand Hutahaean.

Menurut Ferdinand Hutahaean, sebaiknya Hasto Kristiyanto meminta agar kader PDIP yang disebut oleh Setya Novanto mempersiapkan diri untuk membela diri apabila suatu saat dipanggil oleh KPK.

“Buktikan tidak terlibat, jangan malah menebar fitnah kepihak lain. Tidak elok sama sekali,” ucapnya.

Ferdinand Hutahaean pun mendorong dan meminta KPK agar segera melakukan pengembangan penyelidikan serta penyidikan atas korupsi e-KTP terhadap nama-nama yang disebutkan oleh Setya Novanto.

“Keterangan Setnov penting untuk ditindaklanjuti segera. Kami tidak ingin berspekulasi terhadap sikap KPK, tapi kami mendesak KPK untuk adil dan jujur menangani kasus e-KTP,” tandasnya. (jpn)

loading...