brigjen-mohammad-iqbal
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Mohammad Iqbal.

JAKARTA, harianpijar.com – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tidak bisa masuk dalam urusan teknis penyidikan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan.

Menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Mohammad Iqbal, Komnas HAM lewat tim pemantau penyidikan kasus penyiraman air keras ke Novel Baswedan hanya sebatas menyampaikan informasi ke Kepolisian.

“Permasalahan Komnas HAM membentuk pemantau ya silakan. Tapi tim pemantau itu ingat, tidak masuk urusan teknis penyidikan. Tidak bisa. Kalau mereka ada informasi ya silakan,” kata Mohammad Iqbal, saat dikonfirmasi di Mabes Polri, Jakarta, Senin 19 Maret 2018.

Lebih lanjut, ditegaskan Mohammad Iqbal, Polri hanya membuka pintu bagi tim pemantau penyidikan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan yang dibentuk oleh Komnas HAM untuk bekerja sama dalam hal pertukaran informasi.

“Kami siap saja bekerja sama dalam tukar menukar informasi, tapi ingat tim Komnas HAM tidak menyentuh teknis penyidikan,” tegas Mohammad Iqbal.

Sementara, Tim pemantau kasus penyiraman air keras terhadap penyidk senior KPK Novel Baswedan yang dibentuk oleh Komnas HAM rencananya akan bekerja dalam kurun waktu tiga bulan.

Sedangkan, menurut Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan, tim tersebut bertugas untuk membantu KPK maupun Polri agar penyerang Novel Baswedan bisa segera ditangkap.

Bahkan, dirinya berharap keberadaan tim pemantau tersebut bisa mempercepat pengungkapan pelaku penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan.