Achmad-Baidowi
Achmad Baidowi.

JAKARTA, harianpijar.com – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mempertanyakan maksud tudingan mantan Ketua MPR Amien Rais terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal ‘pengibulan’ melalui bagi-bagi sertifikat tanah gratis.

Menurut Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PPP Achmad Baidowi, partainya mempertanyakan maksud ‘pengibulan’ yang dilontarkan oleh Amien Rais tersebut.

“Apakah yang dimaksud pengibulan. Sertifikat tanahnya palsu atau seperti apa. Harus jelas jangan sampai masyarakat juga tertipu dan terkesima oleh tuduhan Pak Amien Rais,” ujar¬†Achmad Baidowi kepada awak media, Minggu, 18 Maret 2018.

Lebih lanjut Achmad Baidowi mengatakan, sebagai tokoh bangsa dan pernah menjabat di MPR, seharusnya Amien Rais bicara data ke publik, bukan tudingan tak berdasar.

Menurutnya, jika memang tidak yakin dengan apa yang dikerjakan Presiden Jokowi, sebagai Ketua Majelis Kehormatan PAN, Amien Rais bisa memberi arahan khusus kepada kader PAN yang duduk di parlemen.

“Kalau belum yakin, bukankah tinggal dorong kadernya di komisi II untuk crosscheck kepada kementerian ATR/BPN,” kata Achmad Baidowi.

Selain itu, Achmad Baidowi juga tidak setuju dengan Amien Rais dalam tudingannya menyelipkan pernyataan kalau sebagian tanah di Indonesia dimiliki oleh asing.

“Kalau kaitannya banyak tanah yang dikuasi oleh pihak tertentu (bahkan asing) bukankah itu sudah terjadi sejak lama, dan apakah tanah tersebut yang dibagikan ke warga sehingga dituding palsu,” jelasnya.

Achmad Baidowi meminta untuk tidak mencampuradukkan pembagian sertifikat tanah secara gratis kepada masyarakat dengan isu kepemilikan tanah oleh pihak tertentu (asing).

“Jangan dicampuradukkan. Jika dicampuradukkan, akan menjadi bias informasinya,” ujar Achmad Baidowi.

Sebelumnya, Amien Rais kembali melontarkan kritikan kepada Presiden Jokowi. Dirinya menyebut program bagi-bagi sertifikat yang dilakukan Presiden Jokowi merupakan suatu pembohongan.

“Ini pengibulan, waspada bagi-bagi sertifikat, bagi tanah sekian hektare, tetapi ketika 74 persen negeri ini dimiliki kelompok tertentu seolah dibiarkan. Ini apa-apaan?” kata Amien Rais di Bandung, Minggu, 18 Maret 2018. (det)