Arif-Zulkifli-1
Pemimpin Redaksi (Pemred) Majalah Tempo Arif Zulkifli temui massa aksi. (foto: Kumparan/Mirsan)

JAKARTA, harianpijar.com – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyayangkan aksi massa Laskar Pembela Islam (LPI) yang merupakan sayap dari Front Pembela Islam (FPI) yang mendatangi kantor Tempo untuk memprotes pemuatan karikatur yang dinilai telah menghina pemimpin FPI Rizieq Shihab.

Menurut Koordinator KontraS Yati Andriyani, tindakan tersebut terkesan main hakim sendiri dan cenderung mengarah pada tindakan persekusi.

“Hentikan intimidasi terhadap Tempo,” kata Yati Andriyani dalam siaran persnya, Sabtu, 17 Maret 2018.

Lebih lanjut, dijelaskan Yati Andriyani, dalam aksinya dan selama proses dialog antara Tempo dengan perwakilan massa FPI, pada Jumat, 16 Maret 2018 terjadi sejumlah tindakan intimidatif berupa pelemparan gelas air mineral, teriakan dan pemaksaan pemberian pernyataan maaf oleh Tempo dan perampasan kacamata Pemimpin Redaksi (Pemred) Tempo Arif Zulkifli.

“Kritik ataupun protes yang FPI sampaikan seharusnya dilakukan dengan cara-cara yang menghormati hukum dan mengedepankan dialog yang saling menghargai. Jika tidak maka kebebasan pers akan terancam,” ujarnya.

Sementara, kebebasan pers dijamin dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pasal 4 ayat 1, kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Pasal 19 ayat (2) Kovenan hak-hak sipil politik juga menjamin hal serupa.

Selanjutnya, menurut Yati Andriyani, siapapun yang merasa dirugikan atau dicemarkan oleh pemberitaan media dapat dibenarkan menyampaikan protesnya sepanjang itu dilakukan dengan cara-cara yang sesuai mekanisme hukum bukan dengan cara-cara yang intimidatif dan mengarah pada persekusi.

“Cara tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan hak jawab atau hak koreksi melalui dewan pers Pasal 15 ayat (2) huruf d UU Pers,” tegas Yati Andriyani.

Yati Andriyani mengatakan, pihak yang berwenang untuk menentukan penilaian adanya pelanggaran kode etik jurnalistik adalah Dewan Pers. Karena itu, tidak boleh ada cara pemaksaan dengan cara-cara di luar hukum kepada Tempo, hal ini akan mengancam kebebasan pers dan menjadikan massa sebagai hakim jalanan.

Untuk itu, KontraS mendesak pihak kepolisian sebagai penegak hukum untuk memberikan jaminan keamanan kepada Tempo, bertindak profesional dan independen terhadap tindakan main hakim sendiri dan intimidatif terhadap siapapun.

“Termasuk pengunaan kekuatan massa yang tidak menghormati hukum dalam menyampaikan pendapat atau kritik,” kata Yati Andriyani.

Selain itu, KontraS juga berharap Dewan Pers dapat memastikan jaminan kebebasan pers terlindungi dengan memberikan penilaian yang objektif dalam kasus ini dan menyerukan semua pihak untuk menghormati dan mematuhi mekanisme yang tersedia.

Serta memastikan untuk ke depannya tidak ada lagi upaya-upaya penggunaan kekuatan massa yang intimidatif dan mengarah pada persekusi. (cnn)

BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR