Ketua umum ICMI, Jimly Asshidddiqie.

JAKARTA, harianpijar.com – Sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang tidak menandatangani UU MD3, merupakan sikap yang bijaksana.

Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshidiqie, karena banyak muncul penolakan di masyarakat. Karena itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mau menandatangani UU MD3 tersebut.

“Saya kira bijaksana apa yang dilakukan Pak Jokowi untuk tak teken itu (UU MD3),” kata Jimly Asshidiqie, di sela dialog nasional bertajuk Pancasila, Dialog Agama, dan Revolusi Industri Ke-4 di Grha Oikoumene, Jakarta, Jumat, 16 Maret 2018 kemarin.

Lebih lanjut, Jimly Asshidiqie menjelaskan, Presiden ikut dalam pengesahan UU MD3 karena awalnya tidak mengetahui persis semua isi revisi aturan tersebut. Bahkan, Presiden baru tahu ketika banyak pihak bersuara dan menyikapi UU MD3.

“Orang tidak menyadari karena UU MD3 itu kan undang-undang internal MPR, DPR, DPD. Nah, jadi masyarakat pun, wartawan pun, koran pun, tak terlalu serius memuatnya juga,” jelas Jimly Asshidiqie.

Namun, menurut Jimly Asshidiqie, karena masalah internal itu ternyata cukup serius dan baru tahu belakangan, akhirnya Presiden tidak menandatangani undang-undang tersebut.

“Ada masalah serius yang baru diketahui belakangan. Sebab, bisa saja Presiden tidak tahu dari awal,” ucap Jimly Asshidiqie.

Selanjutnya, ditegaskan Jimly Asshidiqie, dirinya tidak mau lebih jauh membahas permasalahan yang ada di UU MD3. Karena, jika Presiden tidak mau menandatangani, artinya semua orang juga menyadari ada masalah di UU MD3.

“Kalau itu dipersoalkan orang, pasti ada masalah. Tapi kita hormati undang-undang itu sudah berlaku walaupun tidak ditandatangani Presiden,” tegas Jimly Asshidiqie.

Sementara, Presiden Joko Widodo (Jokowi) enggan menandatangani UU MD3 dengan alasan menangkap keresahan di masyarakat.

“Saya sampaikan saya tidak menandatangani undang-undang tersebut. Saya sadar, saya ngerti, saya tahu bahwa sesuai ketentuan undang-undang itu tetap akan berlaku walaupun tidak ada tanda tangan saya,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Alun-alun Barat, Kota Serang, Banten, Rabu, 14 Maret 2018 lalu.

Selanjutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempersilakan masyarakat mendaftarkan uji materi UU MD3 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kenapa tidak saya tandatangani, ya, saya menangkap keresahan yang ada di masyarakat,” tandas Presiden Joko Widodo (Jokowi).